<![CDATA[Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 sampai Pasal 1252 KUHPerdata yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan melalui tuntutan ganti rugi, pemenuhan prestasi, maupun pembatalan perjanjian. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik, alat bukti, dan kondisi para pihak dalam memutus perkara wanprestasi. Selain melalui litigasi, penyelesaian sengketa wanprestasi juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Dengan demikian, pengaturan wanprestasi dalam KUHPerdata telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa perjanjian, namun masih diperlukan konsistensi penerapan hukum guna menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak.]]>
Copyrights © 2026
