<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perbandingan penerapan hukum jinayat di Aceh dan pengadilan syariah di Malaysia dalam konteks perkembangan tahun 2026. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana perbedaan struktur kelembagaan, yakni otonomi khusus di Aceh dan federalisme di Malaysia, memengaruhi efektivitas serta karakter penegakan hukum syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method dengan mengombinasikan data kuantitatif berupa statistik perkara dan data kualitatif yang mencakup analisis kebijakan serta konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh memiliki volume perkara lebih tinggi dengan tingkat banding yang lebih rendah, menandakan efisiensi dan konsistensi penegakan hukum. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan variasi implementasi akibat pembagian kewenangan antarnegara bagian. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya peningkatan kasus moralitas digital sebagai fenomena baru pasca pandemi yang menuntut adaptasi regulasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerja sama bilateral dalam harmonisasi praktik hukum syariah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum syariah di kedua wilayah berkembang secara dinamis, dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan teknologi, serta berpotensi membentuk model hukum Islam regional yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan global.]]>
Copyrights © 2026
