<![CDATA[Penelitian ini membahas sengketa penetapan pasangan calon dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 yang menimbulkan benturan kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sengketa muncul setelah KPU menetapkan pasangan Bibra-Said sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena alasan kesehatan, sedangkan Panwaslu membatalkan keputusan tersebut dan memulihkan hak politik pasangan calon. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari perbedaan penafsiran mengenai syarat “mampu secara jasmani dan rohani” dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta mengkaji kewenangan Panwaslu dalam memberikan perlindungan terhadap hak politik peserta pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran KPU cenderung menggunakan pendekatan medis yang diskriminatif dengan menganggap disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan untuk memimpin. Sebaliknya, Panwaslu menggunakan pendekatan hak asasi manusia dengan menitikberatkan pada kemampuan fungsional calon, bukan semata-mata kondisi fisik. Putusan Panwaslu mencerminkan adanya mekanisme checks and balances dalam sistem pemilu sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar kesehatan calon kepala daerah agar tidak terjadi multitafsir dan praktik diskriminatif dalam Pilkada.]]>
Copyrights © 2026
