Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Amandha Rezqy
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Sengketa Penetapan Paslon: Benturan Kewenangan KPU Kota Pekanbaru dan Panwaslu dalam Perspektif UU Pilkada Amandha Rezqy; Azyahra Fatma Putri; Asyifa Chusnaeni; Febri Aditiya Nur Wahid; Ayu Meilani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6656

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa penetapan pasangan calon dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 yang menimbulkan benturan kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sengketa muncul setelah KPU menetapkan pasangan Bibra-Said sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena alasan kesehatan, sedangkan Panwaslu membatalkan keputusan tersebut dan memulihkan hak politik pasangan calon. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari perbedaan penafsiran mengenai syarat “mampu secara jasmani dan rohani” dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta mengkaji kewenangan Panwaslu dalam memberikan perlindungan terhadap hak politik peserta pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran KPU cenderung menggunakan pendekatan medis yang diskriminatif dengan menganggap disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan untuk memimpin. Sebaliknya, Panwaslu menggunakan pendekatan hak asasi manusia dengan menitikberatkan pada kemampuan fungsional calon, bukan semata-mata kondisi fisik. Putusan Panwaslu mencerminkan adanya mekanisme checks and balances dalam sistem pemilu sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar kesehatan calon kepala daerah agar tidak terjadi multitafsir dan praktik diskriminatif dalam Pilkada.
TAHAPAN PEMERIKSAAN DI PTUN : ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA TEORI HUKUM ACARA DAN PRAKTIK DI LAPANGAN Eka Izzatul Muna; Niken Ayu Sekar Sari; Amandha Rezqy; Eko Fitrina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1872

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur tahapan pemeriksaan secara sistematis guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang terintegrasi untuk menghubungkan analisis yuridis dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara teori dan praktik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, ambiguitas norma hukum, tekanan sosial-politik, serta lemahnya efektivitas pelaksanaan putusan. Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai sengketa lahan, seperti pada kasus SMAN 1 Bandung, yang mencerminkan lemahnya penerapan hukum acara secara ideal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kredibilitas lembaga PTUN di mata publik.
Co-Authors Asyifa Chusnaeni Ayu Meilani Azyahra Fatma Putri Eka Izzatul Muna Eko Fitrina Febri Aditiya Nur Wahid Niken Ayu Sekar Sari