<![CDATA[Administrasi publik kontemporer semakin dicirikan oleh pemerintahan berbasis kinerja, di mana instrumen kebijakan seperti indikator kinerja, audit, dan sistem akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian tidak langsung yang membentuk orientasi dan perilaku aktor kebijakan. Artikel ini menganalisis governmentality sebagai kerangka konseptual dan analitis untuk memahami bagaimana kebijakan publik dijalankan melalui rasionalitas pemerintahan dan instrumen kebijakan berbasis kinerja, dengan rujukan khusus pada konteks reformasi birokrasi Indonesia. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif, menggabungkan analisis konseptual dengan telaah interpretatif atas dokumen kebijakan terpilih terkait sistem akuntabilitas kinerja, ditunjang pemetaan awal terhadap 94 artikel terindeks Scopus. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian governmentality masih terkonsentrasi pada konteks negara maju dengan keterbatasan aplikasi di negara berkembang; bahwa instrumen berbasis kinerja termasuk SAKIP, indikator kinerja, dan mekanisme audit berfungsi sebagai teknik conduct of conduct yang menormalisasi rasionalitas kinerja dalam organisasi publik; dan bahwa agenda reformasi birokrasi Indonesia, khususnya melalui SAKIP, mencerminkan logika pengendalian tidak langsung yang menjadi inti governmentality, bukan perintah hierarkis konvensional. Artikel ini menyimpulkan bahwa perspektif governmentality memperkaya studi administrasi publik dengan mengalihkan analisis dari kebijakan sebagai regulasi formal menuju kebijakan sebagai praktik pemerintahan yang terbentuk melalui rasionalitas, instrumen, dan mekanisme pengendalian tidak langsung]]>
Copyrights © 2026
