<![CDATA[Ketersediaan tenaga medis psikiatri yang memenuhi standar ideal merupakan komponen penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan mental yang berkualitas, aman dan terjangkau. Namun, permasalahan nasional terkait kelangkaan tenaga medis psikiatri menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan tingkat kesehatan mental tertinggi, termasuk di Kota Sukabumi yang masih menghadapi keterbatasan ketersediaan psikiater di tengah meningkatnya prevalensi gangguan kesehatan mental. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab hukum Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan ketersediaan SDM kesehatan yaitu psikiater berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum normatif empiris dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara dengan kepala SDM kesehatan dan kepala pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan psikiater di Kota Sukabumi masih kurang dari standar ideal yang ditetapkan dan Dinas Kesehatan merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki hubungan hukum fungsional dengan fasilitas kesehatan sehingga hanya berperan dan bertanggung jawab atas fungsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi secara umum.]]>
Copyrights © 2026
