<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan atas kredit macet dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur melalui mekanisme parate eksekusi, yaitu hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama prosedur seperti somasi, pengumuman lelang, dan penilaian objek oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah dipenuhi, maka pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dinyatakan sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mekanisme parate eksekusi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit macet.]]>
Copyrights © 2026
