<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi kebijakan publik tentang perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada evaluasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, namun dalam praktiknya, masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi yang ada dan studi dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan perlindungan anak masih kurang efektif, terutama dalam hal distribusi layanan yang tidak merata dan rendahnya pengetahuan tentang hak-hak anak di masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap anak. Kebijakan perlindungan anak harus terus diperkuat agar dapat memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
