<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pialang asuransi dan kedudukan kode etik profesi dalam konteks sengketa penolakan klaim asuransi. Fokus kajian diarahkan pada kewajiban profesional pialang dalam proses penutupan polis, khususnya terkait pengungkapan fakta material dan verifikasi informasi risiko. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta kode etik profesi pialang asuransi. Untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, penelitian ini menyinggung putusan pengadilan terkait sengketa penolakan klaim asuransi sebagai ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pialang memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan penyampaian informasi risiko, praktik peradilan di Indonesia masih cenderung memusatkan pertanggungjawaban pada hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara regulasi, kode etik profesi, dan praktik peradilan guna menegakkan akuntabilitas pialang secara lebih proporsional dan efektif.]]>
Copyrights © 2026
