<![CDATA[Fenomena cancel culture di media sosial telah memanifestasikan diri sebagai bentuk pengadilan jalanan virtual yang berpotensi mencederai martabat dan hak asasi manusia (hifdz al-'irdh). Penelitian ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai historis asbab an-nuzul ayat-ayat tabayyun sebagai parameter Hukum Islam dalam mengevaluasi sanksi sosial di ekosistem digital. Melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-yuridis, korpus data primer berupa teks Al-Qur'an (Q.S. Al-Hujurat: 6 dan Q.S. An-Nur: 11-12) serta kitab Asbab An-Nuzul dianalisis menggunakan kerangka maqashid asy-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture memiliki distingsi fundamental dan tidak berkesesuaian dengan sanksi sosial yang dilegitimasi syariat (hajr). Berbeda dengan hajr yang menuntut otoritas sah, bukti empiris (bayyinah), dan tujuan edukatif (ta'dib), cancel culture beroperasi di atas asumsi massa siber yang destruktif tanpa batasan pemaafan. Kesimpulannya, di era sosiologi digital, tabayyun bertransformasi dari sebatas etika komunikasi moral menjadi kewajiban hukum (taklif syar'i). Sikap menahan diri (tawaqquf) dari partisipasi dalam ostrakisme digital merupakan langkah mitigasi wajib guna menghindari delik ghibah, buhtan, dan qadzaf. Penelitian ini berkontribusi dalam meletakkan kerangka dasar fiqh digital terkait pelindungan privasi di media sosial.]]>
Copyrights © 2026
