TANGGUNG JAWAB KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS MALPRAKTIK DI KOTA MAKASSAR

Oktaviana Basongan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Yulia A Hasan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Almusawir Almusawir (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)

Clavia: Journal of Law
Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi oleh Klinik Belle Beauty Care Makassar. Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, pelaksanaan ganti rugi masih terhambat oleh kesulitan pembuktian, kurangnya pemahaman pasien terhadap haknya, proses hukum yang panjang dan mahal, serta ketidakpatuhan klinik terhadap standar operasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kepatuhan klinik, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar perlindungan hukum bagi pasien dapat berjalan secara optimal dan hak-hak korban malpraktik dapat terpenuhi secara adil. This research was conducted o analyze the implementation of legal responsibility for malpractice actions and identify the inhibiting factors in the compensation process by Belle Beauty Care Clinic Makassar. Using a normative juridical approach and case study method, data were collected through literature review, interviews, and analysis of court decisions. The findings reveal that legal responsibility is clearly regulated under the Health Law, Medical Practice Law, and Minister of Health Regulations. However, the implementation of compensation remains hindered by difficulties in proving malpractice, patients’ lack of understanding of their rights, lengthy and costly legal processes, and the clinic’s non-compliance with operational standards. To address these obstacles, it is necessary to improve clinic compliance, strengthen supervision, and provide legal education to the public. These efforts are essential to ensure optimal legal protection for patients and to guarantee that the rights of malpractice victims are fulfilled fairly.