Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP PERKARA DEBITOR PAILIT YANG MENINGGAL DUNIA Hasyim, Harianti; Almusawir, Almusawir; Tira, Andi
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2242

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur debitor pailit dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. memenuhi unsur-unsur debitor pailit dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Debitor atas Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Niaga Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif-empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pertimbagan hakim terhadap ketiga unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. kedua terhadap upaya hukum kasasi memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 11-13 UU Kepailitan dan PKPU. Dan juga telah memenuhi syarat permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. This study aims to determine the conformity of the elements of the bankruptcy debtor in the Bankruptcy Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. meet the elements of a bankrupt debtor and to find out the legal remedies taken by the debtor for the bankruptcy decision number 1/Pdt.Sus-bankrupt/2021/PN Niaga Mks. This research was conducted in Makassar City by selecting the relevant institution, namely the Makassar Commercial District Court. The research method used is normative-empirical research method, the types and sources of data used are primary data and secondary data, and data collection techniques are by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that first the judge's consideration of the three elements in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt has been proven legally and convincingly. secondly, the cassation memory of cassation filed by the Cassation Appellant is in accordance with statutory regulations, namely in Articles 11-13 of the Bankruptcy Law and PKPU. And has also fulfilled the requirements for the appeal as stipulated in Article 30 paragraph (1) letter b of Law Number 14 of 1985 in conjunction with Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court.

PELAKSANAA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INFORMASI DATA PRIBADI Sadar, Aprillia; Oner, Basri; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.3386

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penyelidikan dan Upaya dalam menyelesaikan proses penyidikan terkait kasus kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian normatif empirik. Dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara pada salah satu anggota penyidik pada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pencarian tersangka, alat bukti, dan saksi adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian agar proses penyelidikan berjalan lancar dengan cara : Upaya Aktif dan Upaya Pasif serta dengan mempermudah penyelidikan dapat dilakukan secara tim dengan cara melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dan secara tekhnis melakukan komunikasi antar personal Cyber Nusantara dan Petugas Interpol yang menangani Kejahatan dunia Maya The purpose of this study is to analyze how the investigation process and efforts to complete the investigation process related to cyber crime cases committed by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation. For this reason, this study uses empirical normative research. With primary and secondary data sources. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police by conducting interviews with one of the investigators at the South Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Directorate. The results of the study indicate that in the investigation process carried out there are still several obstacles or obstacles in the search for suspects, evidence, and witnesses. The efforts made by the Police so that the investigation process runs smoothly by: Active Efforts and Passive Efforts and by facilitating investigations can be carried out effectively. team by conducting training to improve the team's capabilities and technically carry out interpersonal communication between Cyber Nusantara and Interpol Officers who handle Cyber Crime

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT Lessy, Patrialis Akbar; Renggong, Ruslan; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4018

Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks di Kantor Cabang Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Bulukumba. Pencucian uang adalah tindakan yang melibatkan pemanfaatan atau penggunaan keuntungan hasil kejahatan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tindakan pencucian uang saat ini adalah "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengumpulkan data kualitatif dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Putusan pidana terkait tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dianggap tidak adil Sebab Terdakwa sebagai pihak bank yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian ini yang menjadi kekurangan terhadap putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks This research is to evaluate whether the criminal act of money laundering fulfills the elements of the criminal act of money laundering and whether the judge applies fair sanctions in the case decision with No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks at the South and West Sulawesi Bank Branch Offices in Bulukumba. Money laundering is an act that involves exploiting or using the proceeds of previous crimes. The current law that regulates money laundering is "Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes". This research uses normative-empirical research methods by collecting qualitative data from interviews and literature studies. The results of this research show whereas, the application of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the decision on case No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mks is proven to fulfill the elements of the crime of money laundering. the criminal act of money laundering by the defendant was considered unfair because the defendant as a banker abused his power. The judge in his considerations only considered mitigating matters so that later this became a deficiency in case decision No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Mks.

PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE SUSU INDO’TA DI KOTA MAKASSAR Zahwa R., Chaerunisa; Kamsilaniah, Kamsilaniah; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4021

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian waralaba susu indo’ta terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta penyelesaian tanggung jawab terhadap komplain konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris. Jenis data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Susu Indo’ta dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tanggung jawab Susu Indo’ta Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian franchise Susu Indo’ta yang dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian. Namun salah satu pihak melanggar kewajibannya yang sebabkan wanprestasi, maka dari itu pihak franchisor memberikan teguran terkait kelalaian dari franchisee. Sesuai dengan yang tercantum pada kontrak perjanjian franchise Susu Indo’ta yang dimana apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan dengan cara musyawarah This research aims to determine and analyze the implementation of the Indo'ta Milk franchise agreement regarding the implementation of the rights and obligations of the parties as well as resolving responsibilities for consumer complaints. The research method used is a qualitative research method with a Normative Empirical approach. The type of data used is primary data, namely data obtained from interviews with Susu Indo'ta and secondary data, obtained through literature study. Data collection techniques through library research and interviews with qualitative analysis. The research results show the form of responsibility of Susu Indo'ta Makassar City in implementing the Susu Indo'ta franchise agreement which is linked to the implementation of the rights and obligations of the parties to the agreement. However, one of the parties violated their obligations which resulted in default, therefore the franchisor issued a warning regarding the franchisee's negligence. In accordance with what is stated in the Susu Indo'ta franchise agreement contract, if a default occurs, it will be resolved through deliberation

KEADILAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME DESAIN BUSANA PADA PUTUSAN NO 1/PDT.SUS-HKI/2020/PN NIAGA MKS Mahindar, Juwita Eka; Almusawir, Almusawir; Makkawaru, Zulkifli
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4040

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks telah memenuhi unsur keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Niaga Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian diperoleh adanya unsur-unsur plagiarisme hak cipta dilihat adanya persamaan bentuk, warna dan desain, dan konsep. Putusan hakim dalam perkara No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, telah memenuhi unsur-unsur keadilan didasarkan pada bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan dipengadilan This study aims to determine whether the decision No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks has fulfilled the elements of justice. This research was carried out in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar Commercial Court. This type of research is normative legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques are carried out by means of research in the field and literature, the data obtained are then analyzed. The results of the study obtained elements of copyright plagiarism seen the similarity of shape, color and design, and concept. The judge's decision in case No. 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, has fulfilled the elements of justice based on the evidence presented at the trial and witness statements presented in court

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA Rahimuddin, Rahimuddin; Almusawir, Almusawir; Halwan, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4047

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau pakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pentaan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency

ANALISIS KEKUATAN HUKUM PEMBACAAN AKTA NOTARIS MELALUI APLIKASI ZOOM Fadhil, Andi Muh.; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4095

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibacakan melalui aplikasi zoom dan, kekuatan hukum digital signature melalui aplikasi zoom, Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum seta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung Notaris-Notaris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kekuatan hukum pembacaan akta Notaris melalui aplikasi zoom untuk saat ini belum dapat dilakukan, selain melangar kode etik Notaris karna merugikan pihak penghadap dimana terjadi gradasi akta autentik menjadi akta dibawa tangan, juga tidak mempunyai kekuatan hukum dan, Penggunaan digital signature menggunakan aplikasi zoom adalah sah dan berkekuatan hukum selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenteng Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, namun terbatas pada penggunaannya, bukan sebagai akta autentik This research is to determine the validity of notarial deeds read via the Zoom application and the legal strength of digital signatures via the Zoom application. The type of research used is empirical juridical, namely by conducting research on legal principles, legal sources and referring to legal norms. contained in legal regulations that are scientific theoretical in nature. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with notaries in Makassar City, South Sulawesi. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal force of reading a Notary's deed via the Zoom application is currently not possible, apart from violating the Notary's code of ethics because it is detrimental to the presenting party where there is a gradation of an authentic deed to a hand-carried deed, it also has no legal force and, the use of a digital signature using the zoom application is legal and has legal force as long as it meets the provisions of Article 11 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 59 paragraph (3) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, but limited to its use, not as an authentic deed.

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Angraini K, Novita; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5267

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis integrasi hukum perlindungan data pribadi dengan konsep hak asasi manusia dan hambatan-hambatan dalam perlindungannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Integrasi hukum perlindungan data pribadi dengan konsep hak asasi manusia telah berjalan secara substansial, meskipun implementasi perlindungan data pribadi belum sepenuhnya sesuai harapan. 2) Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kesadaran di kalangan Subjek dan Pengendali Data Pribadi, kompleksitas dalam pemrosesan data, lemahnya sistem keamanan data di Indonesia, belum disahkannya Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta ketiadaan Lembaga Independen Khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi intersepsi atau penyadapan yang mengakibatkan kegagalan perlindungan data, terutama di instansi pemerintah dan sektor jasa keuangan. This research aims to review and analyze the legal integration of personal data protection with the concept of human rights and obstacles in its protection. This research uses empirical normative research. The results of the research show that: 1) The integration of personal data protection law with the concept of human rights has been running substantially, although the implementation of personal data protection has not been fully as expected. 2) Obstacles in the implementation of personal data protection are influenced by internal factors and external factors. Internal factors include a lack of awareness among Subjects and Controllers of Personal Data, complexity in data processing, weak data security systems in Indonesia, the absence of a Draft Implementing Regulation of the Personal Data Protection Law, and the absence of a Special Independent Institution responsible for the protection of personal data. On the other hand, external factors include interception or eavesdropping that results in data protection failures, especially in government agencies and the financial services sector.

AKIBAT HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE Anugrah Isa, Fadhil; Almusawir, Almusawir; Kamsilaniah, Kamsilaniah
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5429

Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis pemenuhan syarat sah perjanjian dalam transaksi jual beli E-Commerce, dan mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan sumber data Primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pemenuhan syarat sah dalam transaksi E-Commerce terkait dengan kecakapan adalah adakalanya anak di bawah umur melakukan transaksi E-Commerce, Oleh karena itu dilakukan pembatalan oleh walinya atau pengampuhnya. Transaksi E-Commerce oleh anak di bawah umur atau di bawah pengampuan tetap berjalan dengan sah sepanjang tidak mendapatkan pembatalan dari wali atau pengampuhnya, Akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian transaksi E-Commerce adalah dilakukan pembayaran ganti rugi atau melakukan penukaran barang sebagaimana yang dikehendaki pembeli. This research aims: To analyze the fulfillment of legal terms of agreement in E-Commerce buying and selling transactions, and determine the legal consequences of not fulfilling obligations in E-Commerce buying and selling agreements. The research method used is Normative Empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted in the Makassar city area. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The research results show that: Fulfillment of legal requirements in E-Commerce transactions related to skills means that sometimes minors carry out E-Commerce transactions, therefore cancellation is carried out by their guardian or guardian. E-Commerce transactions by minors or under guardianship continue to run legally as long as they do not receive cancellation from their guardian or custodian. The legal consequence of not fulfilling obligations in the E-Commerce transaction agreement is to pay compensation or exchange goods as desired by the buyer.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERIKLANAN UNDISCLOSED ADVERTISEMENT Leemann, Bryan; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5446

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pemenuhan unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam praktik undisclosed advertisement, dan penegakan hukum terhadap praktik undisclosed advertisement. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Dewan Periklanan Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: praktik periklanan undisclosed advertisement termasuk bentuk periklanan yang tidak jujur yang bertentangan dengan Etika Pariwara Indonesia, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, penegakan hukum terhadap pelaku tindakan undisclosed advertisement dapat dilakukan melalui Dewan Periklanan Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui pemberian teguran dan peringatan, serta himbauan penghentian penayangan iklan This research aims to analyze: 1) fulfillment of the elements of violation of laws and regulations applicable in Indonesia in the practice of undisclosed advertisement, and 2) law enforcement against undisclosed advertisement practices. The type of research used by the author is normative-empirical research, the research location is at the Indonesian Advertising Council, and the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission. The research technique used by the author is through interviews, observation, and literature study. The results showed that: 1) the practice of undisclosed advertisement is a form of dishonest advertising that is contrary to the Indonesian Pariwara Ethics, Article 17 of Law Number 8 of 1999, Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, and Article 19 of the Regulation of the Minister of Trade Number 50 of 2020, 2) law enforcement against the perpetrators of undisclosed advertisement can be done through the Indonesian Advertising Council. Law enforcement is carried out through giving warnings, as well as appeals to stop airing advertisements

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search