<![CDATA[Penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan integratif menjadi fokus utama reformasi birokrasi modern di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses collaborative governance dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bandung Barat, dengan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta merumuskan model tata kelola kolaboratif yang paling efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak internal DPMPTSP, instansi vertikal, serta masyarakat pengguna layanan, didukung oleh studi dokumentasi dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi di MPP Kab. Bandung Barat telah melewati tahapan penilaian kebutuhan, inisiasi kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU), dan deliberasi penyesuaian Standard Operating Procedure (SOP) lintas instansi. Faktor pendorong utama meliputi komitmen pimpinan daerah dan kepemimpinan fasilitatif dari DPMPTSP, sedangkan hambatan krusial terletak pada keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya interoperabilitas sistem informasi antarlembaga, serta kendala aksesibilitas lokasi MPP bagi sebagian warga. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan model tata kelola berbasis citizen-centric dan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh demi mewujudkan pelayanan yang optimal dan inklusif.]]>
Copyrights © 2026
