Tanggung Jawab Hukum Pengembang Properti terhadap Konsumen atas Tidak Terbangunnya Apartemen dengan Ikatan Perjanjian

Suwardi Suwardi (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Narotama)
Mohammad Agus Syaifullah (Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman)

MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin
Vol. 4 No. 2 (2026): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Juni 2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pengembang properti terhadap konsumen akibat tidak terbangunnya apartemen berdasarkan ikatan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktik bisnis properti, perjanjian antara pengembang dan konsumen sering diawali dengan pembayaran uang muka (down payment) atau penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli sebagai bentuk kesepakatan awal. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit pengembang yang gagal merealisasikan pembangunan apartemen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta peraturan terkait perjanjian dalam transaksi properti. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan pembangunan apartemen sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila pengembang tidak memenuhi kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan hak bagi konsumen untuk menuntut pengembalian dana, ganti rugi, maupun kompensasi lainnya. Selain itu, pengembang juga dapat dikenai sanksi administratif dan pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.