<![CDATA[Perencanaan pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan publik yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Salah satu mekanisme yang dirancang untuk mewadahi partisipasi tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang berfungsi sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan demokrasi deliberatif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Magetan, khususnya di Kecamatan Kawedanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan desa, tokoh masyarakat, dan peserta Musrenbang lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang meliputi partisipasi inklusif, kesetaraan, rasionalitas diskusi, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis konsensus telah diterapkan dalam proses Musrenbang. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlibatan masyarakat umum yang belum optimal, dominasi perwakilan formal, keterbatasan akses informasi publik, serta proses deliberasi yang cenderung bersifat administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Musrenbang Kecamatan Kawedanan telah mencerminkan praktik demokrasi deliberatif secara prosedural, meskipun peningkatan kualitas partisipasi, transparansi, dan diskusi deliberatif masih diperlukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih demokratis dan inklusif.]]>
Copyrights © 2026
