Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas fisik di Kota Surabaya, seperti keterbatasan akses modal usaha, pelatihan keterampilan, akses pasar, serta rendahnya partisipasi dalam proses kebijakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan collaborative governance yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas fisik di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, PPDI, komunitas disabilitas, pelaku UMKM disabilitas, serta pihak terkait lainnya. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah dilaksanakan melalui pelatihan, fasilitasi UMKM, pemasaran produk, dan program berbasis komunitas, namun belum optimal karena lemahnya koordinasi, keterbatasan modal, rendahnya partisipasi, dan minimnya evaluasi berkelanjutan.
Copyrights © 2026