cover
Contact Name
Sari Marlina
Contact Email
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Phone
+62895619158302
Journal Mail Official
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN : 31232906     EISSN : 31232906     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP) berfokus pada publikasi hasil penelitian, kajian konseptual, dan analisis kritis di bidang ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Jurnal ini menjadi media ilmiah bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan pemikiran, teori, serta praktik administrasi dan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup JIAKP mencakup, namun tidak terbatas pada, administrasi publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan (good governance), manajemen sektor publik, pelayanan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, reformasi birokrasi, serta inovasi kebijakan publik. Jurnal ini juga menerima kajian terkait perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan pelayanan publik. JIAKP menerima artikel hasil penelitian, artikel konseptual, dan studi kasus yang memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan administrasi dan kebijakan publik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Articles 14 Documents
Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Partisipasi Masyarakat Sari Marlina
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP) Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah di kota-kota Indonesia semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi yang tinggi. Pemerintah telah menerapkan regulasi seperti UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle). Namun, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya penegakan aturan. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah perkotaan serta peran partisipasi masyarakat melalui praktik seperti bank sampah, TPS 3R, dan program pengurangan sampah plastik. Hasil kajian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat menentukan keberhasilan kebijakan dan terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Miftah Alfidyah
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP) Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem berbasis digital. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dengan memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Penelitian ini menelaah efektivitas pelayanan publik digital dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kajian literatur dan analisis kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan layanan digital, seperti e-government, aplikasi administrasi daring, sistem perizinan digital, dan kanal pengaduan online, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Namun, kendala seperti kesenjangan digital, terbatasnya infrastruktur di daerah terpencil, dan rendahnya literasi digital tetap ada, sehingga dibutuhkan kebijakan inklusif dan pemerataan akses teknologi
Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pelia Elza
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP) Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan transformasional menjadi faktor kunci dalam mendorong reformasi birokrasi di pemerintah daerah Indonesia, terutama dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana kepala daerah dan pejabat birokrasi yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dapat memotivasi pegawai, membangun budaya kerja adaptif, dan memperkuat komitmen terhadap perubahan positif dalam birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional efektif dalam menciptakan lingkungan organisasi yang inovatif dan responsif, namun masih menghadapi kendala berupa budaya birokrasi yang hierarkis, resistensi aparatur, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan kompetensi kepemimpinan, dukungan regulasi yang memadai, dan penciptaan ruang partisipasi yang lebih luas menjadi langkah penting untuk mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Asty Raisha Agma
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP) Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada level pemerintah kota yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi maupun menghambat implementasinya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan, dokumen peraturan daerah, serta studi literatur terkait transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan instrumen kebijakan telah mendorong keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban anggaran, implementasinya di tingkat pemerintah kota masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses publik terhadap dokumen anggaran yang terbatas, partisipasi masyarakat yang rendah, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang belum optimal. Di sisi lain, praktik-praktik baik telah muncul, misalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk publikasi laporan keuangan secara daring, penyusunan dokumen anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa penguatan kapasitas institusi, konsistensi penerapan regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah yang efektif serta berkelanjutan.
Inovasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Krisis Pandemi dan Pelayanan Publik Anala Agusnur
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik (JIAKP) Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian besar bagi tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Dalam kondisi darurat ini, inovasi kebijakan publik muncul sebagai langkah adaptif yang tidak dapat dihindarkan, baik melalui kebijakan strategis, regulasi yang fleksibel, maupun pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai bentuk inovasi kebijakan publik yang diterapkan di tingkat nasional maupun daerah dalam merespons pandemi, sekaligus menganalisis tantangan yang dihadapi serta implikasinya bagi keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kajian ini memadukan analisis literatur, laporan resmi pemerintah, serta studi kasus penerapan kebijakan inovatif selama masa pandemi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan publik tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga meluas ke bidang pelayanan administrasi, pendidikan jarak jauh, bantuan sosial, serta digitalisasi layanan pemerintahan. Namun, implementasi inovasi ini masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan kapasitas birokrasi, ketimpangan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, komitmen politik yang konsisten, serta kolaborasi lintas sektor agar inovasi kebijakan tidak berhenti sebagai respon sementara terhadap krisis, melainkan menjadi fondasi permanen untuk tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik di masa depan.
Hegemoni Antroposentrisme dalam Ekosentrisme: Evaluasi Kritis Transformasi Etika Kebijakan Pengelolaan Sampah di Lombok Hidayat Nur Faizi
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah di Lombok menunjukkan transformasi etika lingkungan yang ditandai oleh pergeseran dari orientasi ekosentris menuju antroposentrisme teknokratis. Artikel ini mengkaji secara kritis implementasi kebijakan “NTB Zero Waste”, Perda NTB No. 5 Tahun 2019, serta praktik pengelolaan sampah seperti TPA Regional Kebon Kongok, teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), co-firing PLTU Jeranjang, dan skema Bank Sampah dalam kerangka etika lingkungan. Melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis filosofis, ekologi politik, dan kajian kebijakan, penelitian ini menemukan ketidaksesuaian antara retorika ekosentris dan praktik implementatif yang cenderung memperkuat logika antroposentris. Komodifikasi limbah, normalisasi polusi, dan ketergantungan pada solusi teknokratis menciptakan ilusi keberlanjutan sekaligus mempertahankan sistem konsumsi linier. Studi ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan menuju prinsip ekosentris untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang adil dan berkelanjutan.
Penerapan Green Marketing dan ESG terhadap Reputasi dan Loyalitas Konsumen Mitsubishi Motors Siti Alfisyiar; Farhan Heryanda; Arfiani Yulianti Fiyul
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan green marketing dan sustainability pada PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), serta bagaimana perusahaan mengintegrasikan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam strategi pemasaran dan manajemen korporatnya, sesuai dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan otomotif terdepan yang memberikan nilai dan kontribusi terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui inovasi berkelanjutan dan layanan yang prima. Metode yang digunakan adalah literatur review yaitu dengan mengumpulkan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, serta memahami teori yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hasil review terkait dengan penerapan Green Marketing Sustainability dan ESG dalam meningkatkan reputasi, loyalitas konsumen dan keberlanjutan bisnis PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia. Hasil review menunjukkan bahwa MMKSI menerapkan konsep pemasaran ramah lingkungan melalui inovasi produk Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), efisiensi energi di pabrik, serta program tanggung jawab sosial berkelanjutan. Penerapan ESG yang konsisten berkontribusi pada peningkatan reputasi, loyalitas konsumen, dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
Pemasaran Layanan Kesehatan Digital dalam Mengatasi Hambatan dan Kepuasan Pasien RSUD Balaraja Endah Sutriningsih; Arfiani Yulianti Fiyul
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi layanan kesehatan telah menjadi tren yang penting di era modern bertekhnologi, terutama di rumah sakit umum daerah (RSUD) yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam adopsi layanan kesehatan digital dan mengeksplorasi faktor yang memengaruhi kepuasan pasien. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pasien serta survei kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi kurangnya literasi digital, kendala akses internet, dan kompleksitas sistem digital. Sementara itu, faktor utama yang meningkatkan kepuasan pasien adalah dari kemudahan akses, kecepatan layanan, dan interaksi yang lebih transparan. Rekomendasi yang diberikan meliputi pelatihan digital bagi pasien, peningkatan infrastruktur digital di RSUD, dan penyederhanaan antarmuka sistem digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna layanan Kesehatan digital di RSUD Balaraja.
Implementasi Manajemen Resiko dalam Peningkatan Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Silvetrelli Ririn Sitohang; Merika Setiawati; Irsyad
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengkaji implementasi manajemen risiko dalam peningkatan efektivitas pembelajaran di sekolah, dengan fokus pada bagaimana risiko sebagai bagian integral kehidupan manusia dan institusi pendidikan dapat dikelola untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil, inovatif, dan produktif. Melalui tinjauan pustaka, artikel membahas konsep risiko sebagai peristiwa yang menyebabkan kerugian, serta pentingnya manajemen risiko untuk mengantisipasi ancaman seperti kesehatan siswa, keamanan, kurikulum, teknologi, dan sumber daya manusia. Pendekatan berbasis risiko meliputi identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko, yang didasarkan pada standar internasional seperti ISO 31000:2018. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya mencegah kerugian tetapi juga mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan membangun ketahanan institusi pendidikan. Studi empiris dari berbagai sumber, termasuk kasus di Indonesia, mengungkapkan peningkatan efektivitas pembelajaran hingga 15-20% melalui mitigasi risiko yang tepat. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya diatasi dengan rekomendasi praktis, termasuk kolaborasi dengan pemerintah dan integrasi teknologi sederhana. ini menekankan bahwa manajemen risiko adalah prioritas di era globalisasi untuk mendukung pengambilan keputusan efektif dalam pendidikan, dengan implikasi bagi pengembangan model risiko komprehensif di semua departemen sekolah
Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Silvetrelli Ririn Sitohang
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini tujuannya buat analis kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi kerja. Pendahuluan menjelaskan konsep efisiensi sebagai elemen krusial dalam pengelolaan organisasi, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja, motivasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Kedisiplinan kerja didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan mengikuti norma serta undang-undang, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, motivasi, dan harmoni organisasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap beberapa pegawai yang dipilih secara purposive, untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif terkait kedisiplinan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam ketepatan waktu dan komitmen terhadap pelayanan publik, namun dihadapkan tantangan seperti beban kerja tinggi, infrastruktur kurang memadai, dan stres psikologis. Faktor kepemimpinan, budaya kerja kolektif, dan sanksi konsisten berperan penting, dengan variasi berdasarkan gender dan usia. Rekomendasi meliputi peningkatan teknologi, pelatihan, dan dukungan kesehatan mental untuk memperbaiki efisiensi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam bagi pengembangan kebijakan sumber daya manusia pada sektor publik.

Page 1 of 2 | Total Record : 14