<![CDATA[Pembatalan perkawinan tetap menjadi isu yuridis penting yang menyangkut perlindungan hak dan kepastian hukum dalam lembaga perkawinan. Studi-studi sebelumnya sebagian besar meneliti pembatalan perkawinan dari perspektif hukum normatif, dengan perhatian terbatas pada interaksi antara keadilan dan kepastian hukum dalam penalaran yudisial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan yudisial dari keputusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bandung melalui perspektif keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan teori hukum, dengan analisis kualitatif bahan hukum primer, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa penyebab utama pembatalan adalah pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, di mana salah satu pihak masih terikat secara hukum dalam perkawinan sebelumnya, ditambah dengan kelalaian administratif Kantor Agama (KUA) dalam memverifikasi status perkawinan. Keputusan tersebut mencerminkan keadilan korektif dan keadilan Rawls sebagai keadilan dengan melindungi pasangan yang dirugikan sekaligus memulihkan ketertiban hukum. Kebaruan terletak pada penyajian pembatalan perkawinan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam peradilan hukum keluarga di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
