Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Simbur Cahaya Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Balad: Journal of Constitutional Law Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
Prayudi Rahmatullah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb Izzuma Tasya; Prayudi Rahmatullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisi tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai kurang efektif. Hal ini terjadi tepatnya di Kabupaten Malang dimana dari pihak DPRD selaku pembuat Peraturan Daerah dirasa kurang maksimal dalam melibatkan peran masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui atau menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan dilihat dari perspektif pemikiran Sayyid Qutb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis adapun lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Malang, sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah tidak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah, kurang masifnya sosialisasi terkait adanya Raperda dan Perda yang sudah di sahkan terhadap masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Sosialisasi yang dilakukan DPRD sudah sesuai dengan pemikiran Sayyid Qutb, tetapi karena banyaknya keterbatasan maka hal tersebut belum berjalan dengan maksimal karena belum mengakomodir sebagian besar kepentingan rakyat.
Children’s Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Law Perspective Prayudi Rahmatullah; Faradiba Suryaningrum; Endang Sulastri
Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jsk.v6i2.6009

Abstract

Every year, the divorce rate in Indonesia continues to grow. Based on data released by the Central Bureau of Statistics (BPS) through the katadata database in early 2020, the divorce rate from 2015 has increased until 2019. In 2019 there were 408,202 cases of divorce. The high rate of divorce certainly has an impact on the lives of both partners, one of which is the issue of child custody or in Islam it is called hadhanah. A child who is still unable to take care of his life until adulthood must be cared for or given a decent life by their parents. Child custody is always an issue between the mother and father when they decide to divorce. Caring for and looking after children who are victims of divorce is obligatory for both parties. The research method used is qualitative normative. The result of this research is that the issue of hadhanah or child custody has been described in detail in the Compilation of Islamic Law in our country. If there is a dispute in this hadhanah issue, it can be resolved by arbitration.
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF Safira Widyaningrum; Prayudi Rahmatullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan No.17 Tahun 2016, sangat jelas diterangkan bahwa Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. Namun, Desa Somowinangun terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang melampaui batas waktu Peraturan Bupati. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendeketan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, jurnal, dan skripsi. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui upaya kekosongn jbatan perangkat desa berdasarkan pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 sekaligus guna mengetahui pandangan Abdul Wahhab Khallaf terhadap penyelesaian kekosongan jabatan di desa Somowinangun. Artikel ini menunjukan, pemerintah desa tidak menaati peraturaan bupati yang berlaku karena terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang terkesan berlatur-larut karena disebabkan Kepala Dusun Luntas meninggal, Kepala Dusun Sumberjo mutasi jabatan, kepala urusan pemerintah kosong karena mengundurkan diri dan upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut yakni dengan menganggantikan posisi jabatan oleh staff yang dipercaya Kepala Desa lalu pemerintah desa akan segara melakukan penjaringan pada akhir tahun 2022. Analisis pemikiran dari Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwasannya mengangkat seorang pemimpin memiliki hukum wajib guna menegakkan hukum, mensejahterakan masyarakat sekaligus mencegah adanya kesesatan dalam umat.
Diskursus Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Pemikiran Bustanul Arifin Dan A. Qodri Azizy) Dwi Rahayu Sulistyaningrum; Prayudi Rahmatullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional perspektif Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy. Dalam artikel ini menyuguhkan upaya positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional oleh Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy. Positivisasi hukum islam perlu dilakukan agar tidak menjadi fosil belaka. Upaya itu semua tidak lain untuk mengisi space dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penyerapan yang dilakukan Bustanul ialah dengan cara melegislasi hukum Islam. Argumentasi yang tak kalah penting juga dikemukakan oleh A. Qodri Azizy yakni teori eklektisisme hukum Islam dan hukum umum menurutnya dengan dibukanya kran demokrasi di era reformasi hukum Islam dapat bersaing dengan hukum Adat, serta hukum Warisan Barat secara demokratis dan bebas. Sehingga ketiganya dapat dieklektiskan tanpa harus mengedepankan sisi mayoritarianisme umat islam. Terdapat 2 (dua) poin utama yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu pertama, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut Bustanul Arifin; kedua, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut A. Qodri Azizy. artikel ini menggukan metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach) serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan terkait dengan diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional yang dilakukan oleh Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy dalam upaya mempositivisasi hukum Islam.
Children’s Protection in The Issue of Hadhanah Based on Islamic Law Perspective Prayudi Rahmatullah; Faradiba Suryaningrum; Endang Sulastri
Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jsk.v6i2.6009

Abstract

Every year, the divorce rate in Indonesia continues to grow. Based on data released by the Central Bureau of Statistics (BPS) through the katadata database in early 2020, the divorce rate from 2015 has increased until 2019. In 2019 there were 408,202 cases of divorce. The high rate of divorce certainly has an impact on the lives of both partners, one of which is the issue of child custody or in Islam it is called hadhanah. A child who is still unable to take care of his life until adulthood must be cared for or given a decent life by their parents. Child custody is always an issue between the mother and father when they decide to divorce. Caring for and looking after children who are victims of divorce is obligatory for both parties. The research method used is qualitative normative. The result of this research is that the issue of hadhanah or child custody has been described in detail in the Compilation of Islamic Law in our country. If there is a dispute in this hadhanah issue, it can be resolved by arbitration.
Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis Prayudi Rahmatullah; Siti Nabilla Azzahra; Tiarti Tiarti; Aniela Dewita Rahayu; Ivanna Salsabila
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 3 No 01 (2022): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v3i01.2458

Abstract

Artikel ini berisikan pembahasan tentang perdebatan relasi antara negara dengan agama yang masih saja menjadi polemik baik pada ranah politik, sosial, budaya ataupun pada perdebatan tentang bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan karakteristiknya, sehingga pembahasan pada dimensi historis dan paradigmatik menjadi sangat penting dalam membeberikan pemahaman yang kempherensif tentang relasi agama dan Negara terebut. Artikel ini menggunakan metode perpustakaan. Pendekatan ini digunakan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan tema penelitian atau pokok bahasan penelitian dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara negara dan agama, khususnya Islam dan juga untuk mengetahui secara historis dan paradigmatik tentang bentuk negara dan pemerintahan. Apakah ada keseimbangan antara negara dengan agama yang memiliki hubungan simbiosis mutualisme yakni saling menguntungkan dan saling membutuhkan. atau justru sebaliknya menolak dan memisahkan antara persoalan Negara dan agama.
Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan Rahmatullah, Prayudi; Hamidah, Tutik
Intelektualita Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v10i2.9650

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pendudukan Taliban terhadap pemerintah Afganistan dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik dan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendudukan Taliban atas Afganistan tidak terlepas dari nuansa politik yang melibatkan banyak aktor di antaranya Al-Qaeda, Iran, Arab Saudi, dan Taliban. Menurut Ibnu Taimiyah dalam berpolitik hendaknya berlandaskan ajaran Tuhan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Dalam menciptakan tatanan negara yang aman dan damai diperlukannya pemimpin yang adil dan amanah serta perlunya menghindari pertikaian agar tidak terjadi bubarnya suatu negara.
Comparative Study of Polygamy Marriage Regulations in Turkey, Russia, and Jordan: a Priority Fiqh Perspective Rahmatullah, Prayudi; As-Suvi, Ahmad Qiram; Ainur Rofiq, Mahbub; Mahsyar , Nun Maziyyah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 21 No 2 (2023): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v21i2.5934

Abstract

Polygamy marriage has been an ongoing worldwide debate. The regulation of polygamy marriage in Turkey, Russia, and Jordan faces challenges in addressing the complexity of social issues. This article aims to explore and evaluate the polygamy marriage regulation in these three countries, from a social and fiqh (Islamic jurisprudence) priority perspective. The fiqh priority perspective emphasizes the common good and prioritizes long-term benefits. The article outlines diverse views on polygamy, including arguments supporting polygamy as a solution to specific social problems, as well as the complex social implications of polygamous practices. Furthermore, a comparative study of polygamous regulation in Turkey, Russia, and Jordan reveals differences in approaches to governing polygamy and how it affects societies within different social, cultural, and religious contexts. Through an analysis of social perspectives and fiqh priority, this article provides a deeper understanding of the regulation of polygamous marriage in Turkey, Russia, and Jordan, along with considerations that need to be taken into account in addressing this issue.
Maantar Jujuran Tradition in Banjarese: Increasing Social Status or Maintaining Values Rahmatullah, Prayudi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.14921

Abstract

In the Banjarese culture of South Kalimantan, there are a number of ancient wedding traditions that are still practiced today. One of these is the maantar jujuran, which is used to determine whether or not a marriage will be successful. The purpose of this study is to examine the maantar jujuran tradition of Banjares marriage in South Kalimantan through the lens of Peter L. Berger's social constructionist theory. This study employed a descriptive quantitative methodology with phenomenological analysis of the Banjar community in South Kalimantan. Methods for compiling data from many sources of literature relevant to research. The results of this study show that traditional Banjarese marriages have been conducted in a manner similar to the heritage that constitutes the nenek moyang warisan. According to social constructionist theory, interactions between members of different communities regarding rural justice traditions have been going on for quite some time in this study. Many people still practice this tradition because they believe in its inherent goodness. Additionally, it is known that one of the goals of the Banjar people in carrying out this tradition is to elevate their social standing within the community. It is hoped that this study would contribute to the growth of knowledge, particularly in the field of family law; given that Indonesia has such a wide variety of cultural norms when it comes to conducting marriage ceremonies, this topic is particularly interesting from a sociological, cultural, political, and other vantage points. Dalam budaya Banjar Kalimantan Selatan, ada beberapa tradisi pernikahan kuno yang masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya adalah maantar jujuran, yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi maantar jujuran perkawinan Banjar di Kalimantan Selatan melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dengan analisis fenomenologi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Banjar telah dilakukan dengan cara yang mirip dengan warisan leluhur nenek moyang. Menurut teori konstruksi sosial, interaksi antara anggota komunitas yang berbeda mengenai tradisi peradilan pedesaan telah berlangsung cukup lama dalam penelitian ini. Banyak orang masih mempraktekkan tradisi ini karena percaya akan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, diketahui bahwa salah satu tujuan masyarakat Banjar dalam menjalankan tradisi ini adalah untuk mengangkat derajat sosial mereka di tengah masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga; Mengingat bahwa Indonesia memiliki norma budaya yang begitu beragam dalam pelaksanaan upacara perkawinan, topik ini sangat menarik dari sudut pandang sosiologis, budaya, politik, dan lainnya.
Pengaruh Presidensi KTT G20 Indonesia terhadap Citra Politik Luar Negeri: Perspektif Siyasah Dauliyah Asyari, Niken Diani Pangestika; Azzahra, Nadiva Salma; Rahmatullah, Prayudi
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 1, Juni 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i1.3622

Abstract

Presidensi KTT G20 di Bali pada 2022 mencerminkan hubungan internasional Indonesia yang proaktif dan berkomitmen. Dalam forum ini, Indonesia berhasil memajukan isu-isu global seperti transisi energi dan transformasi ekonomi digital. Keberhasilan penyelenggaraan meningkatkan reputasi Indonesia di mata masyarakat internasional, memberikan kontribusi positif pada stabilitas regional dan global. Dampak positif juga terlihat dalam diplomasi Islami, di mana Indonesia, sebagai tuan rumah, menjunjung tinggi perdamaian dan berperan aktif mencari solusi untuk tantangan bersama. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya seputar Presidensi KTT G20, penelitian ini membahas citra politik luar negeri Indonesia setelah menyelenggarakan Presidensi KTT G20 Bali melalui perspektif siyasah dauliyah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, artikel ilmiah, berita, dan dokumen pendukung lain. G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, berfokus pada perekonomian. Terbentuk sebagai respons terhadap krisis moneter 1997-1999, G20 menjadi platform multilateral tanpa pemimpin tetap, mewakili mayoritas populasi dan perdagangan global. Sebagai anggota sejak 1999, Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan isu-isu global dan regional. Presidensi KTT G20 Bali 2022 mencerminkan kepercayaan dunia pada potensi Indonesia dalam diplomasi ekonomi. Dalam perspektif siyasah dauliyah Islam, forum ini menggambarkan penerapan prinsip hukum internasional Islam untuk menjaga perdamaian. Keberhasilan acara tersebut memperkuat citra positif Indonesia di dunia internasional, menunjukkan komitmen pada kerjasama global dan nilai-nilai moral dalam hubungan internasional. 
Co-Authors Afridawati Afridawati, Afridawati Ainur Rofiq, Mahbub Aniela Dewita Rahayu As-Suvi, Ahmad Qiram Asyari, Niken Diani Pangestika Azzahra, Nadiva Salma Dwi Rahayu Sulistyaningrum Efyanti, Yasni Endang Sulastri Faradiba Suryaningrum Ivanna Salsabila Izzuma Tasya Mahsyar , Nun Maziyyah Purwanto, Jepri Safira Widyaningrum Siti Nabilla Azzahra Tiarti Tiarti Tutik Hamidah Yul, Widiya