<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peran desentralisasi fiskal sebagai instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menganalisis 23 artikel ilmiah yang relevan dalam kurun waktu 2014–2024 untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait perkembangan kajian di bidang tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun desentralisasi fiskal telah memberi daerah lebih banyak wewenang untuk mengelola keuangan, tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan, meskipun sebagian besar daerah belum memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas tata kelola, dan kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal, desentralisasi fiskal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dengan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan, pendekatan yang lebih efisien diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.]]>
Copyrights © 2026
