Penelitian ini mengevaluasi konfigurasi kelembagaan kebijakan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPN Veteran Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dengan membandingkan outcomes karier antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggunakan Institutional Analysis and Development (IAD) Framework Ostrom (2005). Melalui pendekatan studi kasus kualitatif dengan enam informan kunci dan analisis tematik berbantuan NVivo 12 Plus, penelitian ini menemukan bahwa PNS dan PPPK beroperasi di bawah dua tatanan kelembagaan yang berbeda dalam satu institusi yang sama. PNS memiliki mekanisme karier yang lengkap dan terprediksi melalui PP Nomor 11 Tahun 2017, sementara PPPK menghadapi situasi aksi yang tidak lengkap akibat ketiadaan petunjuk teknis operasional kenaikan jabatan fungsional periodik. Konfigurasi ini menghasilkan outcomes yang setara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, namun timpang dalam konsekuensi kelembagaan terutama pada kenaikan jabatan fungsional periodik dan jaminan hari tua. Mekanisme umpan balik macet akibat tiga kondisi simultan: terbatasnya akses aktor PPPK pada arena pilihan kolektif, rendahnya insentif aktor PNS mendorong perubahan, serta fragmentasi kewenangan antar tiga kementerian. Konfigurasi ini gagal memenuhi kriteria keadilan distributif dan efektivitas kelembagaan.
Copyrights © 2026