<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan E-Government pada layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi eks warga binaan melalui Aplikasi Polri Super App di Polres Cirebon Kota dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Government tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelas, komitmen digitalisasi pelayanan publik dan sosialisasi menyeluruh. Ketersediaan sumber daya finansial, teknologi, dan manusia sudah memadai. Manfaat yang dirasakan petugas berupa berkurangnya beban kerja, sementara eks warga binaan merasakan kemudahan akses, proses cepat, dan berkurangnya rasa sungkan akibat beban psikologis. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital eks warga binaan, ketergantungan pada server pusat, dan masih adanya tindakan residivisme. Inovasi layanan ini terletak pada digitalisasi proses layanan yang fleksibel, aman, dan terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bagi eks warga binaan, terdapat perbedaan yang terletak pada mekanisme pengisian pernyataan perjanjian, mekanisme verifikasi, persyaratan administrasi, dan hasil akhir dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian.]]>
Copyrights © 2026
