<![CDATA[Setiap menjelang pergantian tahun akademik di perguruan tinggi tiba, apalagi ketika hasil Ujian Masuk PTN (UMPTN) menjelang diu-mumkan (akhir Juli), maka pembicaraan tentang PTS menjadi sangat aktual. Hal ini wajar oleh karena selama ini PTN di negara kita masih menjadi "university of choice" sehingga pembicaraan mengenai PTS pun masih harus "menunggu" selesainya momentum di PTN.      Meskipun PTS pada umumnya belum meraih predikat "pilihan" akan tetapi pengelola lembaga ini cukup beruntung dikarenakan relatif tingginya komitmen politis pemerintah untuk memajukan PTS. Seka-rang ini pemerintah melalui Departemen Pendidikan telah mengambil kebijaksanaan untuk mengembangkan perguruan tinggi kita baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, PTN, maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, PTS, secara bersama-sama, simultan dan terpadu. Hal ini memberi pratanda bahwa para penyelenggara PTS dapat me-ngembangkan lembaganya sampai titik yang optimal.       Kalau Pak Wardiman selaku Menteri Pendidikan pernah menya-takan bahwa tak dilarang bagi sekolah-sekolah swasta (termasuk PTS) untuk menarik beaya pendidikan yang tinggi kepada masyarakat asal dapat mempertanggungjawabkan mutu hal itu lebih meyakinkan kita bahwa komitmen pemerintah untuk mengembangkan PTS memang tidak perlu diragukan. Untuk menjadikan PTS sebagai lembaga yang bermutu diperlukan sarana,fasilitas dan dana yang tidak kecil; karena-nya wajar kalau PTS "terpaksa" menarik dana pendidikan yang tidak kecil. Masalahnya adalah bagaimana pelayanan pendidikan PTS yang bersangkutan dapat dinikmati oleh banyak orang dari banyak lapisan.      Sekarang terdapat 1.400-an PTS yang berkiprah di tengah-tengah masyarakat kita. Jumlah ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan hampir semua negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Phili-pina, Thailand, dsb. Di Australia bahkan hanya ada satu PTS saja.]]>
Copyrights © 1996
