<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa pengaturan hak prerogatif Presiden mengalami kekaburan norma akibat ketiadaan atribusi pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur parameter baku mengenai jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Praktik terbaru menunjukkan adanya pergeseran pemberian amnesti dan abolisi dari instrumen rekonsiliasi nasional untuk tindak pidana politik menjadi instrumen yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini berargumen bahwa batasan hak prerogatif Presiden terdiri dari dua dimensi: batasan prosedural berupa kewajiban mempertimbangkan DPR yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta batasan substantif yang bersumber dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945) dan asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Kesimpulannya, diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga integritas negara hukum.]]>
Copyrights © 2026
