Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Limbago: Journal of Constitutional Law
Arfa'i, Arfa'i
Unknown Affiliation
Religion Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Basyar, Taufik Qul; Arfa'i, Arfa'i; Iswandi, Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.20000

Abstract

Abstract After the issuance of the Constitutional Court's decision Number 35/PUU-X/2012, it had an impact on forest regulation in Indonesia, especially customary forests. The regulation in question is that customary law communities are recognized and protected as legal subjects and their traditional rights. In fact, this form of recognition is found in various government activities, especially activities related to the existence of customary law communities, including the rights of indigenous peoples in the use of natural resources in terms of forest management to obtain optimal benefits from forests and forest areas for the welfare of the community. In the context of the management and utilization of natural resources by indigenous peoples, it is inseparable from the role of the state that regulates the management. Therefore, this study discusses the regulation of customary forest management by the state, especially after the decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012. Keywords: Rights In Management, Customary Forest, Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. Abstrak Pasca dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan dampak terhadap pengaturan hutan di Indonesia terkhusus hutan adat. Pengaturan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Secara faktual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengeloaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran negara yang mengatur pengelolaan tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengelolaan hutan adat oleh negara, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Kata kunci: Pengelolaan, Hutan Adat, Konsep Pengakuan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 Kartika Nabela, Tiara; Arfa'i, Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i3.22189

Abstract

Based on Law Number 10 of2016 article 201 paragraph 8 determines simultaneousnational voting in the election of governors and deputy governors, regents and deputyregents, as well as mayors and deputy mayors throughout the territory of the Unitary Stateof the Republic of Indonesia to be held in November 2024. This research aims: 1). To findout and analyze the implementation of the implementation of simultaneous regional headelections in 2024 in Indonesia. 2). To find out and analyze the supervision of simultaneousregional head elections in 2024. The research method used in this study is a normative juridical method. This study usesastatutory,historicalandconceptualapproach.Presidential elections (Pilpres), legislative elections (Pileg) and regional head elections(Pilkada)wereheldinthesameyear.RegardingtheimplementationofPilkadaasstipulatedin Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution, regional election is a regionalgovernment election regime and not an election regime as referred to in Article 22E of the1945 Constitution. The 2024 elections and regional elections will be very complex becausethe stages of holding elections will take place in parallel with the stages of holding theregionalelections.Forthisreason,effortstoimprovetheprocessofholdingelectionsinthefuture areneeded.  
Area-Based Beef Cattle Farming Spatial Planning in Lampung Province Putra, Boby Arya; Yulia, Yulia; Santi, Melia Afnida; Arfa'i, Arfa'i
JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU Vol 12, No 3 (2024)
Publisher : DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jipt.v12i3.p184-195

Abstract

Livestock areas are areas specifically designated for livestock activities or integrated as a component of farming. The Beef Cattle Livestock development program is faced with the problem of increasingly narrow business land due to increasing competition in land use which results in the land available for green animal feed becoming increasingly narrow. Lampung Province has an area of 33,575.41 Ha with hilly and mountainous topography making it suitable for livestock development, beef production of 21.18 million kg/year, and has large land potential for development. while the beef cattle population is 906,568 heads. With this potential, it is very possible for Lampung Province to become a region for developing beef cattle farming. However, the problem is that Lampung Province does not yet have mapping and standards for spatial planning or beef cattle farming areas. This research was carried out by identifying and analyzing the potential for beef cattle development in Lampung Province using 2 analyzes namely; Descriptive Analysis, and Location Quation (LQ) Analysis. LQ analysis is used to determine the areas of beef cattle livestock centers in districts/cities in Lampung Province. The results of the research show that there are 14 regencies/cities that can be used as business centers for the maintenance and development of beef cattle in Lampung Province. Of the 15 regencies/cities in Lampung Province, only Bandar Lampung City has an LQ value of less than 1. The results of this research can become a reference for the Lampung Provincial government, related agencies and other stakeholders in making policy decisions for developing beef cattle businesses in Lampung Province in the future.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Budhi Wirawan, Setya; Arfa'i, Arfa'i; Nuryatman, Eko
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.37409

Abstract

Hak konstitusional warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyebarkan informasidijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selainitu, Pasal 28E ayat (3) juga menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat. Kedua pasal ini membentuk landasan yuridis yang kuat bagi perlindungankebebasan berekspresi dan hak atas informasi di Indonesia, baik dalam ruang publik maupunprivat. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penegakan hukumterhadap penyampaian pendapat di muka umum, serta bagaimana analisis hukum terhadapkebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori negarahukum, teori hak asasi manusia, dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kebebasan berpendapat hanya dapat dijamin jika ada kolaborasi aktif antara masyarakat danpemerintah dalam memantau serta mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan.Kesimpulannya, masih banyak kasus di mana kebebasan berpendapat belum mendapatkanperlindungan hukum yang optimal, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk memastikanhak konstitusional tersebut benar-benar dihormati dan ditegakkan.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Handika, Rizwan; Hartati, Hartati; Arfa'I, Arfa'I
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6275

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga pengumpulan bahan hukum yaitu Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta analisis bahan hukum yaitu inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan beberapa undang-undang terkait. Kewenangan ini mencakup sengketa tanah garapan, ganti rugi pembangunan, dan tanah kosong, yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat tumpang-tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, serta kurangnya harmonisasi peraturan, yang menyebabkan kebingungan prosedural, keterlambatan, dan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dan Mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan metode non-litigasi, seperti fasilitasi administratif, mediasi terpadu, dan pengesahan hak ulayat melalui Peraturan Daerah. Namun, partisipasi tokoh adat dalam musyawarah dan perumusan Perda rendah, dokumentasi hasil mediasi minim, dan kapasitas teknis aparat terbatas. Akibatnya, sengketa tanah sering berlanjut ke ranah litigasi dan hak kolektif Masyarakat Hukum Adat belum sepenuhnya dipulihkan secara adil.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Handika, Rizwan; Hartati, Hartati; Arfa'I, Arfa'I
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6275

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga pengumpulan bahan hukum yaitu Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta analisis bahan hukum yaitu inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan beberapa undang-undang terkait. Kewenangan ini mencakup sengketa tanah garapan, ganti rugi pembangunan, dan tanah kosong, yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat tumpang-tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, serta kurangnya harmonisasi peraturan, yang menyebabkan kebingungan prosedural, keterlambatan, dan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dan Mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan metode non-litigasi, seperti fasilitasi administratif, mediasi terpadu, dan pengesahan hak ulayat melalui Peraturan Daerah. Namun, partisipasi tokoh adat dalam musyawarah dan perumusan Perda rendah, dokumentasi hasil mediasi minim, dan kapasitas teknis aparat terbatas. Akibatnya, sengketa tanah sering berlanjut ke ranah litigasi dan hak kolektif Masyarakat Hukum Adat belum sepenuhnya dipulihkan secara adil.
Co-Authors Basyar, Taufik Qul Boby Arya Putra Budhi Wirawan, Setya Handika, Rizwan Hartati Hartati Iswandi Iswandi Kartika Nabela, Tiara Nuryatman, Eko Santi, Melia Afnida Yulia Yulia