Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Syaiful Anwar; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahan, menempatkan Presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus kepala pemerintahan (head of government), Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden secara bersama-sama yang merupakan suatu jabatan dalam tatanan Hukum Tata Negara yang tujuannya adalah menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam kekuasaan pemerintahan negara Indonesia oleh Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berisi beberapa pasal yang mengatur aspek kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang dimiliki dalam memegang kekuasaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Wakil Presiden didalam konstitusional Republik Indonesia dan pengaturan hukum idealnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normatif. Hasil penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui sistem pembagian kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden serta mempertegas eksistensi kewenangan Wakil Presiden, maka perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Di dalam konstitusi Indonesia tugas Wakil Presiden tidak ada ukuran pasti mengenai kewenangan Wakil Presiden didalam pemerintahan Indonesia. Maka perlu sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden agar terwujudnya tujuan negara. mengharapkan perlu adanya sistem pembagian tugas dan kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden Maka dari itu perlu Undang-Undang yang mengatur tentang pembagian kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden, agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak bertentangan dengan Presiden atau dengan para Mentri, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci: Analisis, Pembagian Kewenangan, Presiden Dengan Wakil Presiden

Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gemmy Anugerah Prasetya; Meri Yarni; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Presiden dalam mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tahapan mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan mengenai mekanisme pengankatan Kepala kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bedasarkan hasil pembahasan, bahwa setelah bergulirnya masa order baru dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Presiden harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu sebagai cerminan dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan Presidensil dengan prinsip check and balances. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak terdapat aturan mengenai bagaimana calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan DPR tetapi tidak ditetapkan oleh Presiden. Adapun mekanisme yang seharusnya, bahwa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan fit and poper test dan telah mendapat persetujuan dari DPR haruslah dilantik/ditetapkan oleh Presiden.

PERANAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI PROVINSI JAMBI Muhsin Iwan Saputra; Irwandi Irwandi; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims 1) to find out what programs are carried out by the Jambi Province General Election Commission in increasing public participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections; 2) To find out community participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020. The results show that the program carried out by the General Election Commission of Jambi Province in increasing public participation in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 is socialization in the form of counseling ( face-to-face), socialization through print and electronic media, socialization of health protocols (simulation at TPS), socialization through the installation of socialization props and dissemination of socialization materials, organizer-based socialization and socialization using smart cars. Based on the results of interviews with respondents who were registered in the permanent voters (DPT) in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020 that all of them participated in the Election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province in 2020.

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENEGAKKAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020 Satriadi Satriadi; Ansorullah Ansorullah; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract The purpose of this research was to: 1) knowed the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor’s regulation number 21 of 2020 dan 2) knowed the obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020. This research was juridical empirical with descriptive data analysis. The result of this study was: 1) the role of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 consists of three forms, namely supervision is carried out by conducting raids and patrils in coordination with the Satgas Covid-19, TNI/Polri and ormas, the role of coaching is carried out by providing direct appeals and through posters, brochures and billboards, as well as the role of controlling by applying strict sanctions for business locations that violate. 2) The obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcingmayor’s regulation number 21 of 2020 was lack of public awareness and lack of business owner awareness.

IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM PROPOSIONAL PEMILU TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DPR DAN DPRD DI INDONESIA Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.23981

Pemilihan Umum di Indonesia sebelum Pemilu tahun 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak duabelas kali Pemilu. Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan pada Pemilu 2024. Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara yang diperoleh peserta Pemilu,oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi pengaturan sistem Proposional yang digunakan pada Pemilu di Indonesia terhadap PHPU. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Demokrasi dan legal standing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya adalah (1) terdapat dua jenis sistem di dalam sistem proporsional yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.Pemberian legal standing bagi calon anggota DPR dan DPRD dalam perkara PHPU sejak dikeluarkannya PMK Nomor 2 Tahun 2018. (1) di indonesia pernah menggunakan kedua sistem Proposional. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan terus dipakai. dengan adanya peraturan MK nomor 2 tahun 2018 akan menambah kekuatan peran partai politik dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Saran nya adalah Sistem Proposional tertutup akan mengurangi bahkan meniadakan sengketa PHPU yang diajukan oleh perseorangan. Dan Pemberian Pemberian legal standing haruslah dikembalikan ke Partai Politik saja

PENGOPTIMALAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PADA PENCALONAN KEPALA DAERAH Muhammad Eriton
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

General Elections initially known only as elections to elect the DPR, DPD, DPRD, President and Vice President directly but on the development of the election of regional head and deputy head of region directly has become part of the general election. As regional election organizer (PILKADA), the electoral commission in the region is divided into the Provincial, Regency and City General Election Commission. the problems that often arise in PILKADA are in the verification stage of administrative requirements of candidates, especially the verification of education certificates, the General Election Commission (KPU) should be obliged to coordinate with related parties regarding administrative requirements as a precautionary measure of fraud, but in reality in the process of verifying the requirements of candidates for regional head and the deputy head of the region is still lacking where the definition of verification is the examination and matching of the truth of written evidence relating to the validity of the fulfillment of requirements but in practice this meaning is only meant to be a necessity if there is fraud report, not as a duty as a precautionary measure against fraud execution of election District head.

ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sherly Dantis Suhamartha; Syamsir Syamsir; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.24165

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untukmengetahui dan menganalisis kajian pengaturanpolitik hukum mengenai periode jabatan kepala desadi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari pengaturan periodejabatan kepala desa berdasarkan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitianini adalah yuridis normative dengan pendekatanperundang-undangan, komparatif, sejarah dan konseptual. Hasil analisa menunjukkan bahwapengaturan politik hukum mengenai periode jabatankepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa justru menambahperiode jabatan kepala desa, dimana dalam pengaturansebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 ditegaskan bahwa periode jabatan kepala desahanya 2 periode dengan masa jabatan 6 tahun per periode, sedangkan setelah terbit Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tersebut maka kepala desamenjabat selama menjadi 3 periode dengan lama jabatan 6 tahun per pediode, sehingga aturan periodejabatan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan denganperaturan perundang-undangan lainnya dan bukanmerupakan kebijakan politik yang tepat dalammengatur jabatan kepala desa. Konsekuensi daripengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaadalah menimbulkan hal buruk yang tidakmemberikan manfaat bagi masyarakat, sepertimenyebabkan pertentangan atau ketidakselarasankebijakan mengenai periode jabatan kepala daerahlainnya dengan kepala desa yang berujung padadisharmonisasi peraturan perundang-udangan, menimbulkan perilaku nepotisme yang hadir dalamkonfigurasi politik di taraf lokal, serta terjadinyakonflik politik dan sosial di tingkat desa yang mengganggu harmonisasi sosial masyarakat.

Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Salsabila, Ratu Tasya; Irwandi , Irwandi; Eriton, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.18035

This study aims to 1). determineand analyzing the relationship and authority arrangements between the supreme court and the judicial commission under the supervision of judges based on legislation, 2). the rule of law regarding the supervision of judges by the Supreme Court and the Judicial Commission in the future. Researchers use normative legal research methods, namely research that examines and analyzes document studies using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and documents. The researcher also uses the legislation approach and the case approach. The results of this study are 1). It was found that many recommendations for sanctioning judges by the Judicial Commission were rejected by the Supreme Court because they were related to judicial technicalities. Judicial technicality is often the object of debate between the two institutions, this happens because there is no clear distinction regarding the realm of supervision related to judicial technicality and the realm of judge behavior. 2). In the future, it is necessary to make strict legal rules regarding the boundaries of the judicial technical realm and the behavior of judges so that problems regarding different interpretations of judicial technicalities will not occur again. Keywords: Supreme Court, Judicial Commission, and Judges. Penelitian ini bertujuan untuk 1). mengetahui dan menganalisis pengaturan Hubungan dan kewenangan antara mahkamah agung dengan komisi yudisial dalam pengawasan hakim berdasarkan perundang-undangan, 2). aturan hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Peneliti juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah 1). Ditemukan bahwa banyak rekomendasi sanksi Hakim oleh Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena berkaitan dengan teknis yudisial. Teknis yudisial seringkali menjadi objek perdebatan antara kedua lembaga tersebut, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim. 2). Dimasa yang akan datang perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim sehingga permasalahan mengenai perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi. Kata kunci: Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Hakim.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka Arifa, Rona Dwi; Putra, Firmansyah; Eriton, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.35984

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) adalah dalil Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Open legal policy adalah suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan dalam proses pembuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memaksakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap status Undang-Undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma, dengan keputusan untuk menerima atau membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang yang bersifat open legal policy.

Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 Ilham Mulia Siregar; Ansorullah; Amin, Muhammad; Eriton, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34669

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi jambi (Studi Kasus Pergub Jambi Nomor 56 Tahun 2016 ) Untuk mengetahui menganalisis kendala peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi jambi (Studi Kasus Pergub Jambi Nomor 56 Tahun 2016). Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni : Bagaimana Peran Disnakertrans Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi dan Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Disnakertrans Provinsi Jambi Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa : Peran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam pengawsan masalah upah minimum sudah sesuai dengan dalam pergub nomor 56 tahun 2016, ini dibuktikan pada data Disnakertrans Provinsi Jambi hanya terdapat 28 kasus dari 1845 yang terdiri dari perusahaan.Yang berarti hanya 2% yang melakukan pelanggaran pengupahan, Kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans Provinsi Jambi Kurangnya Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, dan diperlukan evaluasi atas peraturan standar upah agar pemenuhan upah Minimum Provinsi di Provinsi Jambi terlaksana.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search