<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelecehan seksual, dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di media sosial, dengan 50 persen responden mengaku pernah menerima pesan bernada seksual tanpa persetujuan. Namun, hanya 30 persen korban yang melaporkan pelecehan ke pihak berwenang, sementara 50 persen lainnya tidak tahu cara melapor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum, penyederhanaan prosedur pelaporan, dan penegakan UU TPKS yang lebih efektif. Kata kunci: pelecehan seksual, UU TPKS, kekerasan seksual, penegakan hukum. Abstract This study aims to analyze the forms of sexual harassment, the legal basis provided by Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), and the challenges regarding law enforcement in Indonesia. The findings indicate that sexual harassment frequently occurs on social media, with 50 percent of respondents reporting that they had received unsolicited messages of a sexual nature. However, only 30 percent of victims reported the harassment to the authorities, while 50 percent did not know how to file a report. Consequently, this study recommends strengthening legal education, simplifying reporting procedures, and ensuring more effective enforcement of the UU TPKS. Keywords: sexual harassment, UU TPKS, sexual violence, law enforcement. ]]>
Copyrights © 2026
