<![CDATA[Pemilihan umum serentak di Indonesia lahir sebagai respons konstitusional terhadap kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang berhadapan dengan fragmentasi partai politik yang sangat tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi landasan filosofis bagi pelaksanaan pemilu serentak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemungutan lima jenis surat suara dalam satu hari pada Pemilu 2019 dan 2024. Namun, implementasi model lima kotak ini menghadapi berbagai tantangan serius di tingkat teknis, perilaku pemilih, serta kelembagaan partai politik. Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam kesenjangan antara janji konstitusional dan realita empiris pemilu serentak, sekaligus menelaah upaya restorasi sistem kepemiluan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang didukung oleh data survei nasional serta laporan resmi penyelenggara pemilu, artikel ini menunjukkan bahwa pemilu serentak lima kotak menyebabkan beban kerja ekstrem yang merenggut ratusan jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tingginya angka suara tidak sah yang bertahan di atas sepuluh persen untuk pemilihan legislatif, asimetri perhatian pemilih yang memicu perilaku split-ticket voting, serta melemahnya fungsi pelembagaan partai politik. Sebagai solusi struktural, pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu minimal dua tahun menjadi jalan keluar yang mendesak untuk menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia dari stagnasi bahkan kemunduran menuju otoritarianisme.]]>
Copyrights © 2026
