Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law Development Journal PETITA Journal of Comprehensive Science International Journal of Law Society Services
Mas Subagyo Eko Prasetyo, Mas Subagyo Eko
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENERAPAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MIGAS DALAM KAITAN KEGIATAN USAHA KECIL MIGAS Prasetyo, Mas Subagyo Eko
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.777 KB) | DOI: 10.33373/dms.v2i2.113

Abstract

Kenyataan kegiatan usaha migas jelas memperlihatkan dua hal penting, yaitu :Banyak sekali usaha kecil yang berusaha di bidang migas baik hulu dan hilir. Sejarah membuktikan bahwa usaha kecil sejak pra kemerdekaan hingga sekarang sangat berjasa besar mendistribusikan energi sampai ke pelosok gunung dan kawasan terpencil lain yang tidak mampu ditangani negara.Saat yang sama usaha kecil terus dipinggirkan seperti belum adanya perlindungan hukum yang memadai, jaminan distribusi, kepastian wilayah kerja serta dukungan dan akses sumberdaya produktif yang harus diberikan kepada usaha kecil migas.            Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi memerlukan implementasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang mendukung tindak ekonomi kerakyatan yang secara tegas dan konkret mengakomodasi asas keadilan dalam seluruh pasal dan isinya memberikan kesempatan, pembinaan, partisipasi dan keterwakilan dalam proses pembangunan untuk penguatan usaha kecil migas baik dalam badan pelaksanaan maupun badan pengatur.           Kepentingan usaha dari usaha kecil migas dapat dikelompokkan menjadi 4 (empata) prasyarat kepastian :Kepastian komoditi/kuotaKepastian distribusiKepastian hukumKepastian penguatan dan pemberdayaan          Salah satu yang perlu diakomodasi dalam peraturan pemerintah adalah jaminan aspek persaingan secara sehat dan adil yang perlu dilindungi oleh hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN Prasetyo, Mas Subagyo Eko
PETITA Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.402 KB) | DOI: 10.33373/pta.v1i2.685

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan dari cara pembuatan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 kuhperdata merupakan perjanjian yang sah. Oleh karena semua poin dalam pasal tersebut diatas telah dipenuhi dalam perjanjian dibawah tangan yang dilakukan pembeli dan penjual. Perjanjian dalam pembuatanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1320 kuhperdata. Hanya saja ada aturan khusus yang menyatakan bahwa perjanjian dalam jual beli rumah/bangunan harus dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk jual beli rumah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan maka tidak dapat digunakan sebagai syarat pengalihan balik nama ruma/bangunan.
The Development of Village-Owned Enterprises Through the Empowerment of Village Assets in Kuwaron Village, Gubug District, Grobogan Regency, Central Java Sulistyowati, Sulistyowati; Mastoah, Siti; Prasetyo, Mas Subagyo Eko; Maharani, Dewi Nadya
International Journal of Law Society Services Vol 4, No 1 (2024): International Journal of Law Society Services
Publisher : LAW FACULTY UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlss.v4i1.38559

Abstract

Kuwaron village, Gubug District, Grobogan Regency, Central Java, is one of the villages that wants to improve the ranking of maju mandiri villages, such as efficient village asset management to get Village income through village-owned enterprises (BUMDes). Demographically, the population's livelihood is that of farmers. The natural conditions of the village are very potential for the development of village-owned enterprises. The village government's main problem is managing village-owned enterprises with the potential to be owned by the village. This research used normative research. The primary substance for Village-owned enterprises is how to organize and manage the creative economy based on the potential and assets of the village. However, this cannot be done optimally because the Kuwaron village government and the management of village-owned enterprises still face some obstacles. This activity aims to strengthen, enlighten, and open up insight into the rules of law related and closely related to the management of village-owned enterprises so that they can institutionally synchronize the formulation and determination of asset management policies following the village's potential. Moving on from these objectives, the methods used in this activity are legal counseling on village asset management for developing village-owned enterprises.
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Hasil kemitraan Plasma Kelapa Sawit Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Sari, Novita; Prasetyo, Mas Subagyo Eko
Journal of Comprehensive Science Vol. 4 No. 8 (2025): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v4i8.3513

Abstract

Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 16 juta pekerja. Produksi kelapa sawit nasional terbesar kedua adalah Provinsi Kalimantan Tengah.  Namun konflik antara perusahaan dan warga juga terjadi di Desa Gunung Makmur Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak berkesudahan seperti masyarakat yang menuntut haknya dan mencari keadilan atas Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 58, hingga masyarakat juga menuntut berjalannya CSR sesuai dengan MOU yang telah di buat dan disepakati bersama, karena yang mereka dapatkan dan rasakan selama ini tidak sesuai dengan apa yang diberikan dan dijanjikan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menuliskan tentang penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 58, namun undang-undang tersebut tidak diterapkan di desa Gunung Makmur sehingga penelitian secara spesifik inilah yang membuatnya berbeda dari penelitian sebelumnya. Menggunakan jenis penelitian normatif dan metode analisis data yaitu deskriptif Kualitatif. Kurang transparan dalam pembuatan perjanjiaan kemitraan antara perusahaan inti, koperasi dan petani plasma. Peran pemerintah dalam mediasi dan penegakan hukum tidak dapat dirasakan masyarakat sehingga mengakibatkan tidak ada tempat masyarakat bernaung. Auran yang dibuat belum sepenuhnya diberlakukan sehingga kerugian yang dirasakan masyarakat sangat besar.
The Role of Environmental Law in Realizing Environmental Sovereignty to Ensure Social and Environmental Justice Prasetyo, Mas Subagyo Eko
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7142

Abstract

This study aims to analyze the role of environmental law in realizing environmental sovereignty as an effort to ensure social and environmental justice. Environmental law is viewed not only as a normative instrument but also as a strategic means to regulate, protect, and sustainably manage natural resources. Using a normative-juridical approach with qualitative descriptive analysis, this study examines applicable regulations, environmental law principles, and their implementation in the context of ecosystem protection and the fulfillment of community rights. The results indicate that the implementation of environmental law in Indonesia has a strong legal basis through Article 28H and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Environmental law plays a crucial role in realizing environmental sovereignty because it guarantees the community's right to a good and healthy environment and regulates the management of natural resources for the people's prosperity. However, in practice, various obstacles remain, such as conflicts between economic development and ecosystem protection, weak law enforcement, limited human resources, low public awareness, and regulatory weaknesses that often stop at the normative level. This indicates a gap between ideal regulations and their implementation in the field.
Neutrality of Public Officials in Elections based on The Perspective of General Principles of Good Governance Sulistyowati, Sulistyowati; Prasetyo, Mas Subagyo Eko; Maharaja, Gusti Bintang; Andika, Andi
Law Development Journal Vol 6, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.6.3.344-357

Abstract

A clean and competent government applies the general principles of good government. Neutrality is one of the general principles of good government that every state official must uphold. Neutrality of public officials means not taking sides or engaging in practical political interests, especially in elections. This study aims to analyze the problems related to public officials' neutrality in Indonesia and provide solutions to ensure that neutrality. This study uses qualitative methods with a normative approach. The data used are secondary in the form of legislation, official documents, literature, and relevant previous research results. The results showed that the main problems related to public officials' neutrality in Indonesia are public officials' low awareness and understanding about the importance of neutrality, weak supervision, sanctions against neutrality violations, and the pressure and intervention of certain interested parties. Solutions that can be provided to ensure the neutrality of public officials in Indonesia are to increase socialization and education about neutrality, strengthen monitoring and enforcement mechanisms against neutrality violations, and build a culture of integrity and professionalism among public officials. Vigorous law enforcement is the solution.
Co-Authors Andika, Andi Maharaja, Gusti Bintang Maharani, Dewi Nadya Mastoah, Siti Novita Sari Sulistyowati Sulistyowati