<![CDATA[Konflik bersenjata antara Israel dan Gaza yang meningkat sejak Oktober 2023 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama dari kalangan penduduk sipil. Hukum Humaniter Internasional (HHI) hadir sebagai seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dan memberikan perlindungan terhadap korban perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang berdasarkan HHI serta mengkaji implementasinya dalam konflik Gaza–Israel. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pelanggaran HHI dalam konflik Gaza–Israel, kajian yang secara khusus menelaah kesenjangan antara norma perlindungan korban perang dan implementasinya dalam konflik kontemporer masih terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menekankan prinsip kemanusiaan, pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan kebutuhan militer. Analisis hukum menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas merupakan bentuk pelanggaran HHI yang dominan, yang tercermin melalui serangan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, serta pembatasan bantuan kemanusiaan. Sebagai novelty, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara pengaturan HHI dan implementasinya di lapangan akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian HHI mengenai efektivitas perlindungan korban perang serta memberikan rekomendasi bagi penguatan penegakan hukum internasional dalam konflik bersenjata modern.]]>
Copyrights © 2026
