Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia Sari, Tika Puspita; Desiandri , Yati Sharfina
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i2.7488

Abstract

Democracy in the government system places emphasis on power in the hands of the people; however, with the approval of election law number 7 of 2017 regarding the regulation of threshold requirements for presidential and vice presidential candidates, it is considered detrimental to the people because the additional conditions related to the administrative requirements for presidential and vice presidential candidates are deemed to be contradictory. With the 1945 Constitution Article 6A paragraph (2) and Article 28 D paragraph (3) on human rights, especially the right to participate in politics, the space for democracy is limited because, basically, Indonesian people have the right to vote and choose. In fact, it has been proven that there are only two candidates for president and vice president in the 2014–2019 and 2019–2024 election periods, forcing the public to choose the candidates that have been provided, even though these candidates are not necessarily the candidates that the public expects, thus giving the impression of forcing personal human rights to participate. in the presidential election. In this research, the author uses a normative legal research method in the form of a library search. The results of the research show that the nomination requirements regulated in the 1945 Constitution, Article 6A paragraph (2), do not regulate thresholds, but there are additional requirements in Article 222 that have become controversial, so that the threshold causes the loss of political rights to be able to suggest presidential and vice presidential candidates. Conflicts can destroy democracy. . Indonesia. People and political parties who want to run for the presidential election cross the threshold so that entering a presidential system gives rise to limited democracy. This is because national hopes still require a judicial review to guarantee the upholding of human rights, which hampers the process of emerging more alternative leadership candidates to realize people's welfare. From a benefit perspective, whatever government policy, must take into account the aspirations of its people, so that government policy must be in line with the public interest.
Perlindungan Korban Kejahatan Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter (Analisis Konflik Gaza dan Israel) Tika Puspita Sari; Syofiaty Lubis
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1044

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Gaza yang meningkat sejak Oktober 2023 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama dari kalangan penduduk sipil. Hukum Humaniter Internasional (HHI) hadir sebagai seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dan memberikan perlindungan terhadap korban perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang berdasarkan HHI serta mengkaji implementasinya dalam konflik Gaza–Israel. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pelanggaran HHI dalam konflik Gaza–Israel, kajian yang secara khusus menelaah kesenjangan antara norma perlindungan korban perang dan implementasinya dalam konflik kontemporer masih terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menekankan prinsip kemanusiaan, pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan kebutuhan militer. Analisis hukum menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas merupakan bentuk pelanggaran HHI yang dominan, yang tercermin melalui serangan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, serta pembatasan bantuan kemanusiaan. Sebagai novelty, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara pengaturan HHI dan implementasinya di lapangan akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian HHI mengenai efektivitas perlindungan korban perang serta memberikan rekomendasi bagi penguatan penegakan hukum internasional dalam konflik bersenjata modern.
Kajian Yuridis Hukum Pidana Internasional terhadap Praktik Bekerja Menggunakan Visa Turis Tika Puspita Sari; Putri Ramadani; Aura Ajrina; Zahhara Qifta; Dian Safitri; Riduan Hamid Lubis
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 4 No. 3 (2026): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v4i3.944

Abstract

Penyalahgunaan visa turis untuk melakukan pekerjaan di negara tujuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi dalam era mobilitas internasional. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, pengendalian arus migrasi, serta kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bekerja menggunakan visa turis dari perspektif hukum pidana internasional, meliputi bentuk pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme penanganan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa turis untuk kegiatan bekerja merupakan bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana internasional, penanggulangan pelanggaran tersebut memerlukan kerja sama lintas negara melalui pertukaran informasi, pengawasan keimigrasian, dan upaya pencegahan migrasi ilegal yang berpotensi menjadi bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan keimigrasian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan optimalisasi kerja sama internasional menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan visa serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran.