<![CDATA[Partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi sejak era reformasi, representasi perempuan dalam lembaga politik masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara kuota dan representasi substantif, efektifitas kebijakan afirmatif masih dalam perdebatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali tantangan dan faktor kontekstual partisipasi politik perempuan dari hanya sekedar angka pada statistik. Menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih informan yang mempunyai pengalaman langsung yang terdiri dari 12 informan yang terdiri dari 3 anggota DPRD perempuan, 3 pengurus partai perempuan, 2 aktivis perempuan, dan 2 akademisi gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah kursi perempuan akibat kebijakan kuota 30% tapi tingkat keterpilihan caleg perempuan stagnan di 17-22% pada Pemilu 2019 dan 2024, hambatan kultural seperti patriarki, keterbatasan akses pendanaan, dan budaya partai politik yang tertutup masih menjadi tantangan utama. Artikel ini menyimpulkan bahwa peningkatan kuantitas representasi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan reformasi internal partai politik.]]>
Copyrights © 2026
