Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Hukum PUSKAPSI Law Review
Nasrin
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MENGGAGAS STANDAR TERTENTU OTONOMI DAERAH MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI La Ode Muhaimin; La Ode Ali Mustafa; Nasrin
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.7045

Abstract

Abstract In Indonesia, the implementation of regional autonomy has been inconsistent with the concept of sovereignty where the president is the head of government and an open legal policy. These arguments have been employed by each governing system to justify centralized programs. This causes regional autonomy to be immobilized and eliminated the aspirations of Indonesia’s founders who mandated effective regional autonomy implementation. As a result, the Constitutional Court must reach an agreement on a level of regional autonomy to prevent further centralization. This research is normative legal research with a statutory, historical, and conceptual approach. The concept of regional autonomy originates from the principles of residual power and Westphalian sovereignty. The Constitutional Court created some regional autonomy criteria to execute its function as a positive legislator with the main goal of supporting the President and the DPR in fulfilling their responsibilities as lawmakers who made a mistake devised and approved.Abstrak Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia acapkali tidak konsisten mulai era orde lama sampai era reformasi karena disokong oleh tiga faktor konsep kedaulatan dalam negara kesatuan, presiden sebagai kepala pemerintahan, dan open legal policy. Tiga faktor ini menjadi dalil setiap rezim pemerintahan dalam melegitimasi kebijakannya yang sentralisitik. Akhirnya otonomi daerah menjadi lumpuh dan menenggelamkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi perlu menggagas standar tertentu otonomi daerah sebagai konsensus untuk mencegah sentralisasi kekuasaan terulang kembali. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Gagasan standar tertentu otonomi daerah mengalir dari prinsip residual power dan prinsip kedaulatan Whestphalian yang menjadi asal kedaulatan dalam negara kesatuan. Standar tertentu otonomi daerah yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memainkan perannya sebagai “positive legislator” dengan peruntukan utama membantu menyempurnakan tugas Presiden dan DPR sebagai pembentuk UU yang khilaf yang sengaja dibentuk dan ditetapkan.
Legal Analysis of Restrictions on the Political Rights of Exconvicts to be Elected in Local Elections Regional Head Election Wiridin, Darmawan; Mustafa, Ali; Nasrin; Aisyah, Sitti; Putra, Zulfikar
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 8 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v8i2.4338

Abstract

The purposes of this study are: 1) To find out the restrictions on the political rights of ex-convicts to participate in the election of Regional Heads 2) To find out the legal consequences of restrictions and revocation of political rights of ex-convicts to be elected in regional head elections.  The type of normative legal research is doctrinal legal research or library research. The results of the researchare: 1) Limiting the political rights of ex-convicts to be elected is contrary to the hierarchy higher regulations. Based on Law No.12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and  Invitation and is not in line with the principle (Lex Superior Derogat Legi Inferiori) meaning that the reshould be nolower regulations contrary to higher regulations. 2) Due to the law limiting the political rights of ex-convicts to be elected, it can be canceled through are quest for examination. Judicial review at the Supreme Court based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections
Pertisipasi Politik Perempuan di Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika, Tantangan, dan Efektifitas Kebijakan Afirmatif Nasrin; Zulfikar Putra; Hibali, Wa Ode Sri Rejeki
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60012

Abstract

Partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi sejak era reformasi, representasi perempuan dalam lembaga politik masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara kuota dan representasi substantif, efektifitas kebijakan afirmatif masih dalam perdebatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali tantangan dan faktor kontekstual partisipasi politik perempuan dari hanya sekedar angka pada statistik. Menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih informan yang mempunyai pengalaman langsung yang terdiri dari 12 informan yang terdiri dari 3 anggota DPRD perempuan, 3 pengurus partai perempuan, 2 aktivis perempuan, dan 2 akademisi gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah kursi perempuan akibat kebijakan kuota 30% tapi tingkat keterpilihan caleg perempuan stagnan di 17-22% pada Pemilu 2019 dan 2024, hambatan kultural seperti patriarki, keterbatasan akses pendanaan, dan budaya partai politik yang tertutup masih menjadi tantangan utama. Artikel ini menyimpulkan bahwa peningkatan kuantitas representasi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan reformasi internal partai politik.
Co-Authors Hibali, Wa Ode Sri Rejeki La Ode Ali Mustafa La Ode Muhaimin Mustafa, Ali Sitti Aisyah WIRIDIN, DARMAWAN Zulfikar Putra