<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan melalui konsep cyber notary, yang memunculkan problematika terkait kekuatan pembuktian akta notaris dalam bentuk elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta notaris dalam sistem pembuktian hukum perdata, mengidentifikasi disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta merumuskan rekonstruksi hukum guna menjamin kepastian hukum dalam era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach, serta teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik, namun digitalisasi menimbulkan pergeseran karakteristik pembuktian yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Disharmonisasi antara UUJN dan UU ITE menyebabkan akta elektronik belum diakui secara tegas sebagai akta otentik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui harmonisasi regulasi, penguatan konsep cyber notary, serta pembentukan regulasi khusus yang mampu mengakomodasi akta digital tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2026
