<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban Perseroan Terbatas (PT) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan regulasi tersebut membawa implikasi terhadap pengaturan pendirian dan tata kelola Perseroan Terbatas, khususnya dengan diperkenalkannya Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan usaha baru bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas tetap memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam pendirian badan usaha, namun tetap mengharuskan perusahaan memenuhi kewajiban terhadap pekerja, pengupahan, pelatihan kerja, serta ketentuan hukum lainnya. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan kepastian hukum bagi Perseroan Terbatas.]]>
Copyrights © 2026
