Dari Ultra Petita ke Ex Officio: Reorientasi Kewenangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2025

Ahmad Faiz Shobir Alfikri (Mahkamah Agung Republik Indonesia)
Maziya Rahma Wahda (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
Ahmad Zulfi Wahyudi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
M. Azam Rahmatullah (Al-Azhar University)

Journal of Islamic Law and Wisdom
Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026

For a decade, the Supreme Court, through SEMA No. 3 of 2015 and SEMA No. 3 of 2018, consistently prohibited judges from granting custody ex officio and classified such rulings as ultra petita. SEMA No. 1 of 2025 subsequently reversed this policy by legitimizing judges' ex officio authority in custody determinations. This study aims to analyse this policy transformation and examine the shift in paradigm from procedural justice to substantive justice. Using a normative legal research method with legislative and conceptual approaches, this study concludes that the regulatory trajectory of child custody in Indonesia has been shaped by a transformative shift in judicial policy, from ultra petita to ex officio. Formally, SEMA No. 1 of 2025 derives its binding force from Article 8 of Law No. 12 of 2011 and Article 79 of the Supreme Court Law, while its substantive legitimacy is grounded in the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child. Furthermore, SEMA No. 1 of 2025 reflects a fundamental paradigm shift from procedural justice to substantive justice, with the principle of the best interests of the child serving as the operational legal norm that legitimizes the active-protective judge model within Indonesian religious courts. Selama satu dekade, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara konsisten melarang hakim menetapkan hadhanah secara ex officio dan mengategorikannya sebagai ultra petita. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 membalik kebijakan tersebut dengan memberikan legitimasi atas kewenangan ex officio hakim berdasarkan prinsip the best interest of the child. Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan tersebut serta pergeseran paradigma yang mendasarinya, dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, serta legitimasi substantif yang berpijak pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Kedua, penetapan hadhanah secara ex officio bukan merupakan ultra petita dalam pengertian yang sesungguhnya, karena ditujukan untuk melindungi kepentingan anak sebagai pihak yang tidak terwakili secara prosedural dalam persidangan. Ketiga, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menandai pergeseran paradigma dari hakim pasif yang terikat pada petitum menuju model hakim aktif-protektif yang menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai parameter utama dalam putusannya.