PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Ru’ya Syadiqah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Kamsilaniah Kamsilaniah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Andi Tira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)

Clavia: Journal of Law
Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menelaah norma hukum yang berlaku kemudian mengkonstruksikannya terhadap permasalahan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan baru yang dibuat memberikan rekonstruksi pelaksanaan patrate eksekusi melalui tafsir konstitusionalnya. Parate eksekusi tidak dihapus, tetapi mengalami transformasi dari model eksekusi absolut menjadi model eksekusi bersyarat. Kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum melalui pengakuan title eksekutorial sertifikat fidusia serta hak preferen dalam pelunasan utang.  This study aims to analyze the implementation of parate execution on fiduciary guarantee objects after the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and examine its implications for legal protection and legal certainty for the parties. The study uses a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. Primary legal materials are in the form of laws and Constitutional Court decisions, while secondary legal materials are obtained from literature, scientific journals, and relevant legal doctrines. Data analysis is carried out qualitatively with a deductive method, namely examining applicable legal norms and then constructing them to the problems of implementing parate execution in practice. The results of the study show that the new regulations made provide a reconstruction of the implementation of parate execution through its constitutional interpretation. Parate execution is not abolished, but undergoes a transformation from an absolute execution model to a conditional execution model. Creditors still obtain legal protection through the recognition of the executorial title of the fiduciary certificate and preferential rights in debt repayment.