<![CDATA[Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya dalam menstimulasi pasar lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini kerap kali membentur berbagai hambatan struktural dan kultural di ranah birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan birokrasi yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna menstimulasi pasar lokal. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, serta wawancara mendalam dengan para pelaksana pengadaan dan pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama birokrasi bersumber dari kompleksitas dan kekakuan regulasi, minimnya kompetensi serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pengadaan, hingga rendahnya budaya adaptasi teknologi terhadap sistem pengadaan digital. Hambatan-hambatan ini memicu lambatnya penyerapan anggaran dan menciptakan ketakutan prosedural di kalangan birokrat, yang pada akhirnya membatasi akses pelaku pasar lokal untuk berpartisipasi secara optimal. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi memperparah ketimpangan informasi mengenai kebutuhan pemerintah dan kesiapan komoditas lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menyukseskan stimulasi pasar lokal, diperlukan reformasi birokrasi yang menyasar pada simplifikasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM yang berorientasi pada pemecahan masalah, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan komunitas bisnis lokal.]]>
Copyrights © 2024
