Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Neraca Peradaban Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)
Susilawati Susilawati
Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tantangan Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Menstimulasi Pasar Lokal Yunita Fourina Dewi; Susilawati Susilawati
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 5 No 2 (2024): Journal Of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v5i2.441

Abstract

Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya dalam menstimulasi pasar lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini kerap kali membentur berbagai hambatan struktural dan kultural di ranah birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan birokrasi yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna menstimulasi pasar lokal. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi, serta wawancara mendalam dengan para pelaksana pengadaan dan pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama birokrasi bersumber dari kompleksitas dan kekakuan regulasi, minimnya kompetensi serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pengadaan, hingga rendahnya budaya adaptasi teknologi terhadap sistem pengadaan digital. Hambatan-hambatan ini memicu lambatnya penyerapan anggaran dan menciptakan ketakutan prosedural di kalangan birokrat, yang pada akhirnya membatasi akses pelaku pasar lokal untuk berpartisipasi secara optimal. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi memperparah ketimpangan informasi mengenai kebutuhan pemerintah dan kesiapan komoditas lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menyukseskan stimulasi pasar lokal, diperlukan reformasi birokrasi yang menyasar pada simplifikasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM yang berorientasi pada pemecahan masalah, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan komunitas bisnis lokal.
Kolaborasi Pemerintah Dan Lembaga Pembiayaan Publik Dalam Meningkatkan Akses Kredit Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Yunita Fourina Dewi; Susilawati Susilawati
Jurnal Neraca Peradaban Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Neraca Peradaban
Publisher : Prodi Akuntansi STIE Hidayatullah Depok

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55182/jnp.v5i1.776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan publik dalam meningkatkan akses kredit bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor, serta merumuskan skema mitigasi risiko yang adaptif. Sebagai penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Dinas Koperasi dan UMKM, Bappedalitbang, PT Bank BJB, serta komunitas ekonomi kreatif, yang diperkuat dengan observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan saat ini baru sebatas koordinasi administratif-formalitas (pseudo-collaboration) akibat benturan dua logika kelembagaan: logika pelayanan publik dari pemerintah daerah dan logika pasar perbankan yang kaku di bawah prinsip kehati-hatian OJK. Hambatan struktural ini memicu kegagalan total operasionalisasi PP Nomor 24 Tahun 2022 di tingkat lokal, di mana sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum dapat diimplementasikan sebagai jaminan utang murni karena absennya lembaga penilai (appraisal) independen dan pasar sekunder di daerah. Akibatnya, perbankan tetap menuntut agunan fisik konvensional yang mendiskriminasi karakteristik aset takberwujud (intangible assets) sektor kreatif. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan "Model Transformative Collaborative Governance Berbasis Ekosistem Digital" melalui pembentukan UPTD Kurasi Bisnis, integrasi basis data rekam jejak digital pelaku usaha, dan reformulasi anggaran APBD ke dalam skema Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bersama Jamkrida. Model ini secara akuntabel mampu menyinergikan inovasi industri kreatif dengan kepatuhan hukum tata kelola keuangan publik.
Co-Authors Dewi, Yunita Fourina Yunita Fourina Dewi