<![CDATA[Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Salah satu bentuk penerapan AI yang semakin banyak digunakan adalah teknologi pengenalan wajah (facial recognition) yang mampu mengidentifikasi seseorang melalui karakteristik biometrik wajah. Dalam praktik penegakan hukum, teknologi ini berpotensi membantu aparat penyidik dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana, mempercepat proses pencarian tersangka, serta meningkatkan efektivitas penyidikan. Namun demikian, penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam proses penyidikan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait legalitas alat bukti, perlindungan hak privasi, serta jaminan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan teknologi Artificial Intelligence berbasis pengenalan wajah dalam proses penyidikan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam proses penyidikan belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur prosedur, batasan, dan mekanisme penggunaannya dalam hukum acara pidana Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko pelanggaran terhadap hak privasi dan prinsip due process of law.]]>
Copyrights © 2026
