Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Membangun Konsensus Politik Antar Fraksi (Studi Fenomenologi pada DPRD Provinsi Gorontalo): Human Resource Management Strategies in Building Political Consensus Among Factions (A Phenomenological Study at the Gorontalo Provincial Regional House of Representatives)

Usman Tahir Rajak (Universitas Ichsan Gorontalo)
Rahmisyari (Universitas Ichsan Gorontalo)
Fatma N Ngabito (Universitas Ichsan Gorontalo)

Jurnal Kolaboratif Sains
Vol. 9 No. 6: Juni 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia dalam membangun konsensus politik antar fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD. Analisis data dilakukan menggunakan teknik coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsensus politik tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses interaksi sosial yang kompleks dan berkelanjutan. Komunikasi informal menjadi fondasi utama dalam membangun kesepahaman awal antar fraksi. Kepemimpinan kolaboratif berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif. Budaya organisasi yang berbasis musyawarah dan kekeluargaan memperkuat kepercayaan antar anggota. Konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan dikelola secara konstruktif melalui komunikasi dan diskusi. Selanjutnya, negosiasi politik, baik formal maupun informal, menjadi mekanisme utama dalam mempertemukan berbagai kepentingan hingga menghasilkan kompromi yang dapat diterima bersama. Penelitian ini menghasilkan model integratif strategi manajemen sumber daya manusia dalam membangun konsensus politik yang terdiri dari komunikasi, kepemimpinan, budaya organisasi, pengelolaan konflik, dan negosiasi. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia dan administrasi publik, serta kontribusi praktis bagi lembaga legislatif dalam mengelola dinamika politik secara efektif.