<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana suap dalam pemilihan kepala daerah serta mengkaji proses penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Permasalahan utama yang dikaji adalah masih maraknya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan ketidakkonsistenan penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap belum sepenuhnya terwujud, yang ditandai dengan lemahnya pengaturan sanksi pidana dan adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal undang-undang. Proses penegakan hukum telah diatur melalui mekanisme pelaporan, pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Sentra Gakkumdu, namun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum dan menjaga kualitas demokrasi.]]>
Copyrights © 2026
