Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama Eneng Juandini
Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i4.2795

Abstract

Marriage is a very important thing in the reality of human life. The reality in people's lives that interfaith marriages occur as a reality that cannot be denied, of course, really ignores the existence of applicable laws and regulations. Regulatively, interfaith marriages in Indonesia do not have legal force because Law Number 1974 Concerning Marriage Chapter 1 article 2 paragraphs 1 & 2, Compilation of Islamic Law article 40 paragraph c and article 44 of the MUI Fatwa have prohibited interfaith marriages. What are the perspectives of positive law and Islamic law on interfaith marriage from the point of view of the similarities and differences between the two laws. The method in this study uses a qualitative method in the form of literature review. The data sources used in this research review consist of two sources (primary and secondary). The main sources used in this study were KHI (Compilation of Islamic Law) and RI Law No. 1 of 1974, and UU No. 23 of 2006 while the secondary sources used in this study were books and scientific writings that had links with the object being studied. Based on the perspective of positive law and Islamic law, interfaith marriage is seen as having greater harm than benefit. Doing interfaith marriages means ignoring the laws and regulations that apply in this country. The logical consequence is that there will be various problems in the household so that it is impossible to create a sakinah family.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KELALAIAN MENERBITKAN AKTA PALSU DALAM PERSPEKTIF UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS ART RIRI, EDRIYANTO VS NIRINA ZUBIR Juandini, Eneng
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44446

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum seorang notaris atas kelalaian dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam kasus pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan. Fokus kajian diarahkan pada relevansi perbuatan notaris dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir sebagai ilustrasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila kelalaian atau penyalahgunaan wewenangnya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun, dalam kasus keterangan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan notaris, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya secara hati-hati, teliti, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku guna menjaga integritas profesi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.