cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Agnes Fityantica, SH,MH
Contact Email
redaksiprlj@gmail.com
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
redaksiprlj@gmail.com
Editorial Address
Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30642957     DOI : https://doi.org/10.59066/pljr
Core Subject :
Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) adalah jurnal ilmiah yang memublikasikan artikel di bidang kebijakan hukum, serta temuan penelitian, kajian hukum, dan diskursus ilmiah. Jurnal ini berfokus pada bidang kebijakan hukum, termasuk kebijakan pemasyarakatan, imigrasi, peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, hak asasi manusia, dan pengembangan hukum nasional, serta kebijakan administratif, pengawasan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) menerima artikel berkualitas tinggi yang mencakup perspektif nasional maupun regional mengenai isu-isu hukum dan kebijakan secara umum. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi dan diskursus pengembangan arah kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada tingkat nasional dalam konteks global. Dewan redaksi Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) terdiri dari akademisi dan profesional yang kompeten di bidangnya. Artikel diterima sepanjang tahun. Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September; jurnal ini merupakan jurnal akademik bidang studi hukum dengan sistem penelaahan double-blind yang diterbitkan oleh CV Era Digital Nusantara.
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Penerapan E-Government dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana di Kepolisan Sektor Muhammad Jafarus Yusuf; Agnes Fitryantica
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.820

Abstract

Pelayanan Publik di Era Kenormalan Baru merupakan tantangan transformasi diseluruh kewajiban pelayanan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Maka dalam penelitian ini fokus kepada Kepolisian dalam menjawab tantangan pelayanan publik penerapan berbasis e-Government dan HAM yang bersifat kebutuhan adminstrasi khususnya dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Polisi (SKCK) secara online lewat aplikasi POLRI Super (Super Apps Presisi) khususnya kepada mantan narapidana di Kepolisian sector (Polsek) Kedung Waringin. Rumusan Penelitian menggambarkan kontradiksi antara penerapan E-Government dengan HAM yaitu terkait tidak terintegritas data mantan narapidana dari hulu ke hilir (Polsek, Polres, Polda, dan Pengadilan serta Kejaksaaan) yang dimana data tidak terintegrasi menyebabkan kerugian bagi mantan narapidana saat menggunakan SKCK itu untuk melamar kerja data tidak lengkap dan rehabilitasi nama baiknya. Disamping itu menjawab bagaimana pelayanan SKCK dengan berbasis E-Government dan berbasis HAM bagi mantan narapidana bisa membuat skck cepat adminstrasi, tanpa diskriminasi, pungli (Pungutan Liar), dan kemanfaatan hukum. Dengan Menggunakan Metode normatif dan empiris dengan cara wawancara kepada pegawai, masyarakat, dan mantan narapidana serta literasi yang berkaitan yang melakukan pelayanan SKCK. Berdasarkan hasil memberikan gambaran kualitatif dampak efektif dan efesien pelayanan SKCK berbasis E-Government dan HAM untuk mantan narapidana mendapatkan kesempatan kedua dan tidak menjadi residivis.
Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Nizza Kartika Sari; Adelia Trisna Juniar
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.821

Abstract

This research aims to analyze law enforcement related to ASN Neutrality in elections based on laws and regulations. ASN neutrality is an important principle in ensuring the integrity and fairness of the democratic process. This research uses a normative juridical method with a statutory approach to analyze the legal framework governing ASN neutrality in the context of elections. Primary, secondary, and tertiary legal materials are used to support this analysis, including Law No. 5 of 2014, Law No. 7 of 2017, and other relevant regulations. Existing regulations provide a strong foundation for maintaining ASN neutrality. However, implementation still faces challenges, including political pressure and lack of understanding of the importance of neutrality. Strengthening supervision by relevant institutions is needed to improve ASN compliance with neutrality rules. ASN's partiality in elections can lead to public distrust of government institutions. In the context of Indonesia's plural society, political diversity is a necessity. Therefore, the neutrality of ASN is fundamental to ensure that there is no discrimination or political pressure against certain groups of people so as to maintain social stability and community cohesion. By strengthening the implementation of regulations, improving supervision, and increasing ASN awareness, it is expected to create a competitive and transparent political environment, support the sustainable development of democracy in Indonesia, and increase ASN awareness of their roles and responsibilities in Indonesia's democratic process.
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hak Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Endah Ansor; Agnes Fitryantica
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i2.822

Abstract

Peningkatan daya saing usaha serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum sebagai perlindungan hak merek menjadi salah satu aspek kunci dalam memperkuat posisi dan kontribusi UMKM dalam persaingan pasar yang semakin kompleks. Penelitian ini menjelajahi peran dan tantangan yang dihadapi UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk menemukan konsep yang sesuai dengan permasalahan perlindungan hak merek UMKM. Hasil Penelitian yaitu Kebijakan Hukum yang mengatur mengenai UMKM Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang 20 Tahun 2016 dapat menjadi suatu metode pemerintah untuk memberikan perlindungan usaha. Melalui perlindungan kekayaan intelektualnya yang berbentuk Merek adanya pengakuan Merek yang dibagikan terhadap pelaku usaha UMKM untuk itu industri besar maupun pelaku usaha yang mempunyai perlakuan buruk, tidak serta merta bisa mendapatkan kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM dikarenakan kepemilikan Merek yang sudah didaftarkan serta dilindungi oleh pemerintah. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan merek, pemerintah hanya mengacu pada sertifikat merek sebagai bukti sah kepemilikan hak, kecuali jika terdapat pembatalan hak melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Asosiasi UMKM bisa menjadi jembatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi, jaringan usaha, bahkan mampu menjadi jembatan dalam meningkatkan skill atau keterampilan pelaku UMKM.
Tinjauan Hukum Tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye Zahra Alif Cendana; Muhammad Riki Saputra
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.823

Abstract

This journal is motivated by the connection with the problem of violations of the installation of props in campaigns. The orderliness and supervision of campaign tools is one of the stages of a general election campaign. This is fundamental to democracy, namely the existence of a fair and honest General Election system. A fair and honest general electorate can be achieved by complying with laws that manage the election process by protecting prospective candidates, the public, voters, organizers and the general public from fraud, bribery, damaging campaign props or various other things. other events that influence the election results. Therefore, for fair and honest elections there must be legislative regulations regarding elections. So that the condition does not occur. The aim of writing this journal is to find out about the Legal Review which discusses the Control of Campaign Props. This research data was collected from legal research and online journals to fulfill the writing process. The results of this research conclude that the regulations for controlling and installing campaign props are contained in Article 32 in conjunction with Article 34 concerning KPU Regulation Number 23 of 2018, Article 274 of Regulation No. 7 in 2017 then with the latest regulations Article 22 PKPU 15 of 2023 where billboards in the category of Cumulative Campaign Props contain the name of the legislative candidate along with the candidate number and photo and for those passing PKPU No. 3 in 2022 which discusses the implementation and stages of the Schedule sequence in The election will be in 2024. And PKPU regulation Number 3 of 2022, all billboards must be taken down by Satpol PP in accordance with Government Regulation number 16 of 2018 which contains the Pramong Praja police unit.
Tinjauan Atas Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Ellya Rosa; Merillyn Victoria Suzanna
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.824

Abstract

Pencalonan mantan narapidana kasus korupsi selalu menjadi polemik tersendiri disetiap penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ada yang beranggapan bahwa integritas setiap calon anggota legislatif sangat penting sehingga membuat mantan narapidana tidak layak untuk mencalonkan diri, namun disamping itu mengacu pada konsepsi Hak Asasi Manusia menjelaskan terkait setiap warga negara mempunyai hak politik yang perlu dijamin keberlangsunganya oleh negara. Pada penulisan ini akan mengkaji mengenai legitimasi seorang mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif dari aspek HAM, Hak Politik serta Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Metode penulisan yang dipakai dalam kepenulisan ini yakni penelitian hukum normatif serta pendekatan yang diterapkan berupa peraturan perundang-undangan, konseptual dan Case Study. Hasil dari penulisan ini adalah legitimasi mantan narapidana yang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif sudah diatur pada Peraturan Perundang-Undang baik UU, Peraturan KPU dan Putusan MK dengan beberapa syarat didalamnya yang harus dipenuhi serta polemik yang terjadi sesudah terbitnya peraturan KPU No 10/2023 serta PKPU No. 11/20 yang dianggap tidak selaras pada Peraturan sebelumnya.
Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 Ikhwannul Kholis; Andri Sutrisno
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.864

Abstract

Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu manifestasi dari harapan umat manusia akan terwujudnya perdamaian dunia. Hukum humaniter internasional bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 yang berisi protocol tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Internasional, Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional, dan Adopsi lambing Pembeda Tambahan. Dalam penelitian ini, dilakukan metode tinjauan yuridis normative terhadap tanggung jawab Negara Indonesia atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab atas terwujudnya perdamaian dalam konflik Israel-Palestina yang sedang terjadi hingga saat ini. Dengan demikian, Indonesia telah menjalankan amanat konstitusi NKRI dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.
Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Bisnis Internasional dengan Prinsip Kebebasan Bersepakatan dan Supremasi Regulasi Nasional Michael Aquila Pinandhita; Marjan Miharja
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i2.904

Abstract

Lalu lintas perdagangan internasional yang berkembang pesat telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada khalayak internasional dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam era globalisasi ini, perdagangan menjadi elemen kunci dalam pemenuhan barang dan jasa. Namun, perbedaan geografis, ekonomi, dan regulasi antarnegara menciptakan kompleksitas dalam perdagangan bisnis internasional. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme pembayaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku di negara-negara yang terlibat menjadi penting.Eksplorasi ini memakai mekanisme pendekatan kualitatif dengan penekanan pada eksplorasi regulasi normatif. Data yang diperoleh adalah deskriptif, melalui wawancara dan pengamatan perilaku. Selain itu, eksplorasi menggabungkan mekanisme studi kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber regulasi yang relevan dengan isu regulasi yang sedang diteliti.Hasil eksplorasi mengungkapkan bahwa perdagangan bisnis internasional melibatkan prinsip kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional. Regulasi internasional mengatur berbagai aspek transaksi, termasuk tarif pajak, ketentuan asuransi, dan mekanisme transaksi. Prinsip-prinsip regulasi bisnis internasional ditemukan dalam berbagai sumber regulasi akad internasional, seperti regulasi nasional, dokumen kontrak, prinsip-prinsip regulasi umum, putusan pengadilan, doktrin, dan perjanjian internasional.Dalam konteks perdagangan bisnis internasional, penting untuk memahami peraturan yang berlaku di tingkat internasional dan nasional. Prinsip-prinsip regulasi berdasarkan kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional adalah landasan utama pembentukan akad bisnis internasional. Perlindungan regulasi memiliki dua jenis, yaitu preventif dan represif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Kepastian regulasi dalam akad bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai sumber regulasi internasional dan nasional yang mengatur perdagangan bisnis internasional.
Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia Venansia Dinati Tifoni; Tomy Michael
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i2.932

Abstract

Penelitian ini tujuannya guna menganalisa penerapan prinsip-prinsip yang ada pada HAM serta pertimbangan oleh hakim yang tidak menunjukkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, pada Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur sebagai Terdakwa. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena terdapat bebrapa bukti yang cukup kuat yang mengindikasikan keterlibatan terdakwa dalam tindakan pembunuhan. Pengadilan memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normative melalui pendekatan UU dan kasus. penelitian ini mengeksplorasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya hak untuk hidup serta keadilan bagi korban. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya pertimbangan hakim yang tidak menunjukkan prinsip keadilan, kepastian hukum serta perlindungan HAM, karena mengabaikan bukti medis penting serta lebih mengedepankan bukti yang tak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak menampakkan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum. Maka penting guna mengevaluasi semua bukti dengan menyeluruh tahap mengambil Keputusan oleh hakim.
Pemidanaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan Melanggar Hak Kekayaan Intelektual Irvan Setiawan; Tomy Michael
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i2.933

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang melibatkan kecerdasan buatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya regulasi yang jelas, sulitnya pembuktian pelanggaran, dan kurangnya sumber daya serta keahlian dalam penegakan hukum. Artikel ini membahas kompleksitas pemidanaan terhadap pengguna Kecerdasan Buatan yang melanggar HKI, serta pentingnya pembaruan regulasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan kerjasama multisektoral. Penelitian ini juga menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran public mengenai hak pencipta dan tanggungjawab pengguna teknologi KecerdasanBuatan dengan merumuskan solusi yang tepat, diharapkan dapat tercipta iklim yang mendukung inovasi dan perlindungan HKI yang lebih efektif di era digital
Pertanggungjawaban Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan No.11-K/PM-I-021/AD/2/2023) Heksa Nurhidayani; Sujono Sujono
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 03 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i03.1012

Abstract

Militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara dan kepercayaan publik. Namun, ketika ada anggota TNI terlibat dalam kasus tindak pidana misalnya penipuan, hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023) Rumusan Masalah Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Militer dalam hukum Pidana Indonesia? Metode Penelitian Apakah putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer dalam hukum Pidana Indonesia Pertanggungjawaban tidakberbeda dengan masyarakat sipil, hanya bedanya adalah oknum anggota tentara Militer terhadap tindak pidana penipuan tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Tindak pidana yang terjadi dalam kalangan militer sama dengan tindak pidana pada umumnya yang membedakan hanya subjeknya dimana subjeknya dalam penelitian ini yaitu militer. 2. Putusan hakim Putusan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan No. 11-K/PM-I-02I/AD/2/2023 telah sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang diIakukan oIeh oknum Militer, sudah tepat, dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersaIah yang sebagaimana daIam dakwaan tunggal yakni PasaI 378 KUHPidana

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) Vol. 2 No. 1 (2026): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ) Vol. 1 No. 03 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Policies on Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)