Desa Temajuk memiliki potensi pariwisata lintas batas yang strategis sebagai wujud dari pendekatan kesejahteraan di kawasan perbatasan, namun pengembangannya membutuhkan intervensi dan tata kelola yang komprehensif dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam terkait implementasi kebijakan pariwisata di Desa Temajuk dengan menggunakan parameter Teori Implementasi Kebijakan Publik gagasan George Edward III. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdesain studi kasus deskriptif analitis, yang mengumpulkan data melalui triangulasi dari dokumen akademik, studi kepustakaan, dan observasi lapangan terhadap pengelola akomodasi dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi masih terhambat oleh blank spot sinyal seluler dan konflik sektoral kelembagaan di tingkat desa. Pada dimensi sumber daya, postur fiskal daerah yang terbatas memicu krisis infrastruktur dasar dan menghambat peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dimensi disposisi menunjukkan sebuah anomali di mana kebijakan proteksionis berupa moratorium lahan untuk warga lokal justru menghambat turunnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi investor. Selain itu, dimensi struktur birokrasi dinilai masih terlalu sentralistik dan memiliki standar operasional yang kaku, sehingga menyulitkan legalitas usaha akomodasi kelas mikro atau homestay. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas diwajibkan untuk segera mendebirokratisasi layanan perizinan dan memperkuat infrastruktur dasar agar Desa Temajuk tidak tertinggal dari akselerasi ekonomi perbatasan.
Copyrights © 2026