Pemulihan Hak Keperdataan Pemilih Akibat Hilangnya Hak Suara: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu

Ni Made Manik Trisna Rahayu (Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa)
Joko Suriadi (Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa)
Kade Richa Mulyawati (Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa)
Kadek Nadya Pramita Sari (Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa)
Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa (Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa)

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Vol 4 No 3 (2026): 2026

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, kelalaian administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terhadap pemilih yang telah memiliki e-KTP namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak pilih sebagai hak konstitusional yang memiliki dimensi keperdataan, mekanisme penanganan pengaduan oleh Bawaslu, kedudukan Bawaslu dalam sengketa ganti rugi, serta prosedur eksekusi putusan pengadilan apabila KPU dihukum membayar kompensasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya hak pilih akibat kelalaian KPU dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang penyelesaiannya berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Bawaslu berperan pada tahap koreksi administratif melalui penanganan pelanggaran dan rekomendasi perbaikan, sedangkan tuntutan ganti rugi diproses melalui mekanisme peradilan. Pemulihan hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap martabat politik dan kepentingan perdata warga negara.