<![CDATA[Artikel ini mengkaji bagaimana pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami proses pembentukan hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tanpa memposisikan diri pada sikap mendukung atau menolak penerapan formal hukum pidana Islam dalam sistem hukum negara. Hukum pidana Islam, sebagaimana cabang hukum Islam lainnya, tidak terbentuk dalam ruang vakum sosial; ia lahir, berkembang, dan diterapkan dalam interaksi yang dinamis dengan struktur sosial, nilai budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), artikel ini menelaah konsep living law dari Eugen Ehrlich, teori akulturasi hukum dan budaya, serta kajian-kajian empiris tentang relasi hukum Islam dengan adat di berbagai wilayah Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa norma jinayah yang termuat dalam teks-teks fikih klasik mengalami proses kontekstualisasi yang berkelanjutan ketika diserap ke dalam realitas sosial-budaya lokal, sebagaimana tercermin dalam praktik qanun di Aceh, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, dan pergeseran persepsi masyarakat terhadap jenis-jenis perbuatan yang dianggap layak dipidana. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan sosio-antropologis tidak menggantikan pendekatan normatif-tekstual dalam ushul fiqh, melainkan melengkapinya dengan memberi pemahaman tentang bagaimana hukum benar-benar berfungsi, diterima, ditolak, atau dimodifikasi di tingkat masyarakat]]>
Copyrights © 2026
