<![CDATA[Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 303.927 hektar dan produksi lebih dari 450 juta butir per tahun. Meskipun potensinya sangat besar, sebagian besar petani masih menjual kelapa dalam bentuk mentah dengan harga Rp 1.200–2.200 per butir, sementara nilai tambah produk olahannya bisa mencapai 300–600% lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dan mengungkap kendala serta solusi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Pelatihan yang diberikan masih bersifat sporadis, hilirisasi belum berkembang, dan akses pasar petani sangat terbatas akibat dominasi tengkulak dan struktur pasar monopsonistis. Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada tahap penguatan kapasitas (capacity building) dan belum mencapai tahap kemandirian (empowerment). Keberhasilan pemberdayaan membutuhkan integrasi kebijakan hulu-hilir, penguatan SDM, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
