<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan Business Judgement Rule dalam pembatasan pertanggungjawaban direksi serta merumuskan rekonstruksi pengaturannya dalam sistem hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Business Judgement Rule telah tercermin dalam Pasal 92 dan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun pengaturannya masih bersifat implisit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan. Ketidakjelasan parameter mengenai itikad baik, kehati-hatian, benturan kepentingan, dan standar pembuktian mengakibatkan inkonsistensi penerapan oleh pengadilan serta kesulitan dalam membedakan antara business failure, negligence, mismanagement, dan fraud. Berdasarkan studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan Business Judgement Rule melalui perumusan definisi normatif, indikator yang jelas mengenai good faith, due care, informed decision, dan no conflict of interest, serta pengaturan mekanisme pembuktian dan batas perlindungan hukum bagi direksi. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hukum bagi direksi yang beritikad baik, serta mendukung penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
