<![CDATA[Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis pemerintah yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya mempercepat pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan KDKMP dalam penyelenggaraan otonomi desa serta relevansinya bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan perundang-undangan, buku dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur koperasi, serta fenomena kebijakan KDKMP di Kalimantan Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDKMP dapat menjadi instrumen penguatan otonomi desa apabila dikelola secara partisipatif, transparan, berbasis kebutuhan lokal, dan tidak sekadar menjadi program administratif. Di Kalimantan Tengah, peluang KDKMP tampak pada potensi pangan, perkebunan rakyat, hasil hutan bukan kayu, perikanan, perdagangan lokal, serta kebutuhan distribusi barang pokok. Namun, tantangan utama meliputi kualitas sumber daya manusia pengelola, legalitas dan ketersediaan lahan, sinkronisasi data, risiko tumpang tindih dengan BUMDes, serta potensi lemahnya akuntabilitas. Kesimpulannya, KDKMP perlu ditempatkan sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan yang memperkuat prinsip demokrasi ekonomi dan otonomi desa, bukan sebagai beban birokratis baru. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat harus memastikan bahwa KDKMP berjalan sesuai prinsip koperasi, tata kelola yang baik, dan perlindungan kepentingan anggota. Kata kunci: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Otonomi Desa; Ekonomi Kerakyatan; Kalimantan Tengah; Good Governance]]>
Copyrights © 2026
